Kamis, 27 November 2025
Sehingga disinyalir ada rencana terselubung pemerintah untuk melawan BPJS dan tidak menutup kemungkinan aset-asetnya digondol ke perusahaan yang akan dibentuk itu.
hal itu berdasarkan pernyataan Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian Negara BUMN, Parikesit Suprapto beberapa waktu lalu, Ia menilai penggabungan anak PT Jamsostek, yaitu PT Bijak (Binajasa Abadikarya) dan PT ASKES, yaitu PT InHealth sebagai pilihan terbaik paska adanya BPJS, karena kepemilikan kedua anak perusahaan tersebut tetap berada pada pemerintah, namun di luar BPJS.
"Sebuah sinyal kuat bahwa memang Kementerian BUMN akan mengambil PT Bijak dan PT InHealth dengan gratis tanpa membelinya dari BPJS," tutur Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, Senin (11/6).
Dia menjelaskan, menurut perintah UU 24/2011 tentang BPJS, per 1 Januari 2014 PT Jamsostek harus berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan PT ASKES jadi BPJS Kesehatan. Serta memerintahkan aset Jamsostek untuk dilimpahkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan aset PT ASKES diserahkan ke BPJS Kesehatan.
"Kalau kedua anak perusahaan tersebut jadi diambil tanpa membeli dengan harga pasar, maka BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan mengalami penurunan nilai aset, dan ini sebuah kerugian yang akan mempengaruhi pelayanan ke peserta nantinya," jelasnya.
Sehingga, rencana Meneg BUMN tersebut menghasilkan kompetitor bagi BPJS, baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. PT InHealt sendiri bergerak di bidang asuransi kesehatan dan PT Bijak di bidang outsourcing dan pemeliharaan gedung.
"Ini nggak benar. Seluruh urusan kesehatan rakyat seluruhnya menjadi tanggungjawab BPJS Kesehatan, sehingga ngapain lagi negara melakukan bisnis asuransi kesehatan. Demikian juga ngapain Meneg BUMN ngurusin tentang bisnis outsourcing dan pemeliharaan gedung dengan mengurus PT Bijak," terangnya.
"Selain itu, keputusan Meneg BUMN tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak percaya (terhadap BPJS) dan ingin menciptakan kompetitor terhadap BPJS Kesehatan," tandasnya.
