DPD dan DPR Tidak Bisa Disamakan

Cuplik.Com - Jakarta - Isu amandemen kelima semakin santer, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pencetus menginginkan lembaga tersebut diperkuat kewenangannya, namun jika DPD dan DPR dipersamakan maka akan menimbulkan kerancuan, sebab lahirnya DPD menganut konsep demokrasi bikameral.

"Kita harus ingat, munculnya kelembagaan DPD pada amandemen sebelumnya merupakan implementasi atas konsep bikameral, model demokrasi dua kamar yang banyak berkembang di negara Barat," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, Jum'at (4/11).

Dia menjelaskan bahwa konsep bikameral tersebut merupakan upaya optimalisasi model demokrasi di Indonesia yang disepakati saat awal lahirnya DPD, dimana DPR mewakili sejumlah penduduk pada suatu wilayah sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah tersebut.

"Bila DPD akan dipersamakan dengan DPR akan dapat menimbulkan kerancuan karena masing-masing merepresentasikan dua hal yang berbeda,"

Meski begitu, Aboe tetap mendorong terjadinya amandemen kelima UUD 1945, namun politisi PKS itu menginginkan usulan tersebut harus mempunyai gagasan yang kuat dan ada semangat demokratisasi dalam sistem konstitusional Indonesia.

"Saya kira hal itu tidak menutup wacana amandemen kelima tersebut, kita tunggu aja, apa ide besar yang dibawa, bila semangat yang dibawa itu demokratis, konstitusional dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, mengapa tidak?" Tandasnya.