Jum'at, 4 Desember 2020

Rapat Paripurna, Pjs Bupati Lampung Selatan Sampaikan Dua Raperda Secara Virtual

Rapat Paripurna, Pjs Bupati Lampung Selatan Sampaikan Dua Raperda Secara Virtual

SOSIAL
26 Oktober 2020, 20:10 WIB

CuplikCom-Rapat-Paripurna,-Pjs-Bupati-Lampung-Selatan-Sampaikan-Dua-Raperda-Secara-Virtual-26102020201817-IMG-20201026-WA0117.jpg

Drs. H. Sulpakar, MM menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD setempat. (CUPLIKCOM/ISM)

CUPLIKCOM - LAMPUNG -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, melalui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Selatan, Drs. H. Sulpakar, MM menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD setempat.

Sulpakar menyampaikan Raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Lampung Selatan melalui aplikasi virtual meeting dari Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Senin (26/9/2020) siang.

Sedangkan, rapat paripurna yang berlangsung dari Gedung DPRD setempat, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto serta dihadiri 40 anggota DPRD dari 49 orang anggota DPRD secara keseluruhan.

“Anggota dewan yang hadir secara fisik sebanyak 15 orang, hadir melalui aplikasi virtual meeting 25 orang, dan sisanya tidak hadir izin 9 orang,” tutur Sekwan, Samsurizal.

Hadir juga perwakilan anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, S.Sos, MM beserta para Staf Ahli Bupati, Asisten, dan Kepala OPD serta Camat dilingkup Pemkab Lampung Selatan.

Sementara, dalam nota pengantarnya, Pjs Bupati Lampung Selatan, Sulpakar menyampaikan dan menjelaskan mengenai dua Raperda Kabupaten Lampung Selatan.

Pertama tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Raperda Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sulpakar menjelaskan, maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan perkembangan sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

“Yang menjadi tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Sulpakar.

Kemudian, Sulpakar juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dia mengatakan, maksud disusunnya Peraturan Daerah itu adalah agar Perangkat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil guna.

“Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan,” jelasnya.

Usai mendengarkan pengantar Raperda yang disampaikan Pjs Bupati Lampung Selatan, delapan Fraksi yang di DPRD Lampung Selatan menyampaikan pandangan umumnya. Berbagai masukan, arahan dan saran disampaikan terkait Ranperda dimaksud.

Secara berturut-turut, masing-masing Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo.

Menanggapi masukan, arahan dan saran yang disampaikan masing-masing Fraksi, selaku pihak eksekutif, Sulpakar menyatakan senantiasa terbuka menerima masukan dan saran tersebut.

“Semoga apa yang kami sampaikan dapat dibahas bersama dengan pihak legislatif, dan terbit menjadi produk hukum berupa Peraturan Daerah yang  tersusun secara sempurna, sistematis dan dapat dilaksanakan untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya. (AZ)


Penulis : Ismail
Editor : Ade Lukman

CURHAT RAKYAT

Corona pertama di indramayu

kenapa di cuplik dot com tidak ada berita korona

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461