Rabu, 18 Mei 2022

Gugatan Permen 39 Ditolak MA, Ribuan Petani Hutan Gembira

Gugatan Permen 39 Ditolak MA, Ribuan Petani Hutan Gembira

SOSIAL
13 Februari 2018, 01:41 WIB

CuplikCom13022018014543-WhatsApp_Image_2018-02-13_at_01.18.05.jpeg

Perwakilan pengurus dari Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial saat menerima salinan putusan M (cuplik/ist)

Cuplikcom - Jakarta - Pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/HUM/2017 tentang penolakan atas perkara permohonan keberatan uji materil atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, disambut gembira ribuan petani jaringan Sekretariat Bersama (Sekber) Perhutanan Sosial Jawa Yayasan Kehutanan Indonesia (YKI) Semut Ireng.

Hal itu saat menerima salinan keputusan MA yang diterima Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial, pada Senin (12/2/2018).

Ketua Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial, Saptoyo mengatakan bahwa keputusan MA tersebut merupakan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga gugatan terhadap P39 telah resmi ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"P.39 dengan segala dinamikanya adalah sebuah hadiah dari Presiden Jokowi untuk seluruh elemen bangsa ini, khususnya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan. IPHPS merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang berkeadilan sosial dan merupakan mimpi masyarakat sekitar hutan," ujarnya.

Hal senada, Direktur Eksekutif Yayasan Kehutanan Indonesia (YKI), Siti Fikriyah menyampaikan rasa syukur dan menyambut bahagia atas putusan MA ini.

"Perhutanan Sosial melalui P.39 adalah kado keadilan untuk rakyat kawasan hutan. Putusan MA akan memberi semangat para petani hutan dalam merespon kebijakan perhutanan sosial Presiden Jokowi," katanya.

Diketahui, gugatan tersebut dilayangkan oleh Darmawan Hardjakusumah (Acil Bimbo), Nace Permana, Ir, Hernanto H.M dan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P) selaku pemohon pada tanggal 6 September 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 22 September 2017 silam.

Gugatan tersebut ditujukan untuk melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas diterbitkannya P.39 tentang Perhutanan Sosial. Dari hasil putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada kamis, 2 November 2017, gugatan dinyatakan ditolak dan pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah).


Penulis : Kurniawan
Editor : Almak

Tag :

CURHAT RAKYAT

Indramayu Darurat Korupsi

Coba gah lur pada sadara, wis aja nurut bae sekien mah, aja wedi lah, dipilih-dipilih kuh malah jeh korupsi kabeh, ampun tamah, Indramayu darurat korupsi. yu gah lur milih pemimpin sing ebat kah lur sing kira kaya daerah sejen, kira2 Indramayu bisa maju k

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Dijual Lahan dikawasan industri Arjawinangun Cirebon, sangat cocok utk dibuat gudang dll, luas lahan +-2300, lebar muka 15m, kontainer bisa masuk, surat² AJB, hrg Rp. 600/M nego hub 082127203397
layanan terapi hati ,kesembuhan luka batin,fobia,anxiety ,cemas, hidup sial,tak bahagia ,rezeki seret,psikomatik dan semua yang urusan pikiran ,bisa konsultasi wa 0813 5227 9928 /bang rudy insyaalllah
MENERIMA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA RESMI WILAYAH INDRAMAYU, MAJALENGKA, CIREBON. HUBUNGI: LISNA HP: 082118907899