Kamis, 30 Oktober 2025
"Mafia proyek di Polri terdiri dari pengusaha bermasalah yang pernah di-black list Polri yang berkolusi dengan sejumlah oknum, baik dieksekutif maupun legislatif. Saat ini para mafia proyek makin agresif bermanuver. Sebab di Polri cukup banyak proyek pengadaan, baik melalui APBN maupun non APBN. Pemerintah mberikan dana yang besar untuk mendukung tugas-tugas Polri menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Senin (11/2/13).
Ia menegaskan, proyek-proyek yang dirancang di Polri cendrung tidak berkaitan untuk mendukung tugas Polri dalam mengamankan Pemilu dan Pilpres.
"Seperti paket pengadaan 20 ekor kuda senilai Rp 10 miliar, pengadaan kapal dan senjatanya Rp 85 miliar, paket pengadaan 90 ekor anjing senilai Rp 18 miliar serta paket peralatan pengindraan dan penegakan hukum senilai Rp 606 miliar," paparnya.
Ia juga menilai, seluruh proyek tersebut selalu mengedepankan produk luar negeri. Padahal, lanjutnya, Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-proyek alutsista harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"Tapi faktanya elit-elit Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri," tegasnya.
"Oleh karena itu, Kapolri segera membatalkannya dan membuat proyek-proyek yang lebih masuk akal dan benar-benar dibutuhkan jajaran bawah Polri," pungkasnya.
