"Melihat reaksi yg begitu besar dan serius bbrp minggu ke belakang dan hari ini, saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan kembali utk menaikkan harga BBM. Karena apabila hal ini dibiarkan, pada akhirnya masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak pada aspirasi rakyat," ujarnya, Selasa (27/3).
Menurutnya, penolakan sudah begitu meluas yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, bahkan para pimpinan kepala daerah pun menyampaikan hal yang sama, sehingga hal ini dikhawatirkan terancamnya kondisi politik nasional yang tidak sehat.
"Saya khawatir, gerakan penolakan ini akan berubah menjadi gerakan politik yang lebih serius untuk menjatuhkan pemerintah. Dan itu sangat tidak baik bagi konsolidasi demokrasi kita yang sudah mulai tertata baik, paling tidak secara prosedural," jelasnya.
Doli Kurnia menilai, apabila dampak dari gerakan ini sampai menggulingkan pemerintahan SBY, maka demokrasi di Indonesia akan semakin terpuruk.
"Indonesia akan kembali pada titik nol di dalam pembangunan demokrasinya, akibat terinterupsinya proses mekanisme politik berdemokrasi lima tahunan kita," katanya.
Untuk itu, kepentingan menuruti suara rakyat bukan hanya sekedar mempertahankan atau menuntut turunnya kepemimpinan nasional saja. Tapi lebih jauh dari itu, ini adalah soal tatanan demokrasi Indonesia yang sudah harus masuk pada tahap konsolidasi demokrasi, bukan mundur lagi ke belakang.
"Partai golkar akan mencermati perkembangan jam per jam, dan akan memberi pertimbangan itu pada rapat-rapat di Setgab," tandasnya.