DPR Akan Bahas Revisi UU Penyiaran

Cuplik.Com - Jakarta - Munculnya multitafsir dan penyalahgunaan dari berbagai pihak dalam merealisasikan beberapa pasal yang tercantum di UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menjadi alasan kuat bagi Komisi I DPR RI untuk melakukan revisi.

"Kami akan merevisi masalah Undang-Undang Penyiaran yang sering disalahtafsirkan dan disalahgunakan," ujar anggota Komisi I DPR RI, Max Sopacua dalam acara diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jum'at (21/10).

Menurutnya dalam undang-undang Penyiaran masih terdapat beberapa celah yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bisa disalahkan.

"Sebenarmya sudah dilarang hal apapun, tetapi masih ada celah dalam uu ini. Seperti misalnya kata 'dibatasi', ini bisa dilarang atau dibolehkan maknanya," jelasnya.

Seperti halnya pada pasal 18 ayat satu dalam UU tersebut, menurut Anggota Komisi I DPR RI, Helmi Fauzi, seharusnya ditafsirkan menjadi "satu badan hukum apapun di tingkat manapun atau perseorangan, tidak boleh memiliki lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran jasa, penyiaran televisi, yang berlokasi di satu Provinsi,".

"Kita akan berusaha untuk mencegah adanya monopoli kepemilikan media, Dalam draft revisi ini, akan ada tawaran bahwa pemilik media boleh memiliki lebih dari satu media, asal maksimal 20 persen dari kepemilikan," jelas Helmi.

Helmi menginginkan frekuensi yang ada merupakan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dimonopoli oleh orang atau kelompok tertentu. "Kita harus mengakomodir seluruh rakyat yang ingin memanfaatkan frekuensi," imbuhnya.

Oleh karenanya, menurut Max Sopacu wajar, rencana revisi ini banyak pihak yang melarang dan tidak setuju. "Banyak orang-orang yang tidak setuju adanya revisi ini, mereka mengatakan suatu kemunduran, itu menurut saya tidak benar," tegas Max.