Rabu, 1 Desember 2021

Ketua KPK Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor, DPR Apresiasi

Ketua KPK Setuju Hukuman Mati Bagi Koruptor, DPR Apresiasi

HUKUM
25 November 2021, 07:39 WIB

CuplikCom-Ketua-KPK-Setuju-Hukuman-Mati-Bagi-Koruptor,-DPR-Apresiasi-25112021074135-20211124_125134.jpg.webp

Foto: Ketua KPK RI, Firli Bahuri (Cuplikcom/Riko Indrianto)

Cullikcom-Jakarta-Ketua KPK, Firli Bahuri, setuju bila koruptor dihukum mati, namun sebagai negara hukum, hal itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Segenap insan KPK seluruh anak bangsa mungkin sepakat bahwa para pelaku korupsi itu harus dihukum mati. Namun, UU Nomor 31/1999, dari 30 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi, hanya satu hanya tindak pidana korupsi yang bisa diancam dengan hukuman mati," kata dia, saat ditemui di Polda Bali, Rabu (24/11/2021)

Ia mengatakan, satu tindak pidana yang bisa diancam hukuman mati ialah yang diatur sebagaimana pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang unsur-unsurnya antara lain barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ataupun menguntungkan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Pasal 2 ayat (2), baru diatur tentang ancaman hukuman mati. Siapa yang melakukan korupsi dalam suasana bencana alam dan keadaan tertentu diancam hukuman mati," katanya.

Ia mengatakan, mandat dan perintah dari pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1). Kata dia, secara legalitas, tidak semua pelaku pidana korupsi bisa dihukum mati.

"Jadi tidak semua tindak pidana korupsi secara legalitas, secara hukum, bisa diancam dengan hukuman mati. Hanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2)," ucap dia.

Ia bilang, seluruh tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana dan keadaan tertentu maka semua disebut gratifikasi, komitmen fee, pengadaan barang dan jasa, perbuatan curang, perbuatan konflik kepentingan dan tindak pidana lainnya termasuk 29 jenis tindak pidana korupsi.

"29 jenis tindak pidana itu masuk semua, bisa diancam dengan hukuman mati. Tapi sampai hari ini, inilah karya anak bangsa yang direpresentasi anggota dewan kini. Jadi kalau seandainya pasal ini belum diubah, tidak bisa menuntut seorang tindak pidana pelaku korupsi untuk hukuman mati, kecuali pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 (dikeluarkan dan dibuat pasal tersendiri), itu persoalannya," kata komisaris jenderal polisi ini.

Ia menjelaskan persoalan Undang-undang secara legitimate rigid  bahwa ancaman hukuman mati hanya ditemukan di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2). Untuk itu, kata dia, seseorang yang korupsi pasal 2 ayat (1) dalam keadaan pasal 2 ayat (2) itulah yang hanya bisa diancam dengan hukuman mati.

"Jadi kalau sekarang ramai orang mengutuk seluruh pelaku korupsi diancam hukuman mati, saya setuju. Tapi persoalannya, undang-undang khan tidak demikian," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung, Burhanuddin, menyatakan, penerapan hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera.

Beragam upaya penegakan hukum telah dilakukan misalnya menjatuhkan tuntutan yang berat sesuai tingkat kejahatan, mengubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset serta memiskinkan koruptor.

DPR Apresiasi Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi Jaksa Agung yang mewacanakan hukuman pidana mati untuk koruptor sebagai sikap keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Wacana hukuman pidana mati harus dipahami dan dielaborasi dalam perspektif politik hukum pidana,” kata Arteria ketika menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk “Hukuman Mati Bagi Koruptor … Terimplementasikankah?” yang disiarkan melalui platform Zoom Meeting dan dipantau dari Jakarta, Kamis.

Sebagai politik hukum pidana, tuturnya, Jaksa Agung telah mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa korupsi merupakan "serious crime" atau tindak kejahatan serius yang dapat memperoleh hukuman berupa pidana mati.


Penulis : M Riko Indrianto
Editor : Ade Lukman

CURHAT RAKYAT

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

layanan terapi hati ,kesembuhan luka batin,fobia,anxiety ,cemas, hidup sial,tak bahagia ,rezeki seret,psikomatik dan semua yang urusan pikiran ,bisa konsultasi wa 0813 5227 9928 /bang rudy insyaalllah
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Dijual Lahan dikawasan industri Arjawinangun Cirebon, sangat cocok utk dibuat gudang dll, luas lahan +-2300, lebar muka 15m, kontainer bisa masuk, surat² AJB, hrg Rp. 600/M nego hub 082127203397
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
MENERIMA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA RESMI WILAYAH INDRAMAYU, MAJALENGKA, CIREBON. HUBUNGI: LISNA HP: 082118907899