Minggu, 27 September 2020

Dituntut Mundur Oleh Koalisi Pers, Ketua KPU Indramayu Jawab Berbelit

Dituntut Mundur Oleh Koalisi Pers, Ketua KPU Indramayu Jawab Berbelit

POLITIK
14 September 2020, 17:59 WIB

CuplikCom-Dituntut-Mundur-Koalisi-Pers,-Ketua-KPU-Indramayu-Jawab-Berbelit-14092020180247-IMG_20200914_175700.jpg

Ketua KPU Ahmad Toni Fatoni saat berbicara di hadapan wartawan yang berunjuk rasa (Cuplikcom/Andrian)

Cuplikcom - Indramayu - Unjuk rasa ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Pers Untuk Demokrasi (KPUD) mendesak Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni mundur dari jabatannya, namun dijawab berbelit dengan alibi diserahkan kepada mekanisme aturan KPU di pusat dan dirinya hanya ucapkan permintaan maaf atas perbuatannya.

Unjuk rasa dilaksanakan di depan kantor KPU Indramayu, Senin (14/9/2020).

Aksi tersebut digelar akibat ulah ketua KPU Indramayu yang melakukan pembatasan dan pengusiran jurnalis saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. (Baca: Pembatasan Peliputan, Ketua KPU Indramayu Ribut Dengan Wartawan)

"Tiga tuntutan ini harga mati bagi kami,” tegas Koordinator Lapangan KPUD, Ikhsan Mahfudz.

Tiga tuntutan tersebut adalah, pertama, Ketua KPU Indramayu harus meminta maaf kepada seluruh wartawan Indramayu, kedua, membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan dalam peliputan di seluruh tahapan Pilkada termasuk menyediakan media centre KPU, dan ketiga, mendesak ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni untuk mundur dari jabatannya

Dijelaskannya, alasan penuntutan mundur ketua KPU Indramayu karena dianggap telah melanggar UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terkait menghalang-halangi peliputan media. (Baca: Ciderai Demokrasi, PJI Desak KPU Pusat Evaluasi Komisioner KPU Indramayu)

Selain itu, Ketua KPU juga telah melakukan dan melanggar kode etik dengan memberikan surprice ulang tahun kepada salah satu bakal pasangan calon. 

Sehingga, dari rentetan perilaku ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni tersebut, dinilai menciderai demokrasi karena tidak bisa menjaga kredibilitas dan integritas sebagai seorang ketua KPU yang memegang peran penting lembaga penyelenggara pemilu.

“Tuntutan kami sederhana, namun salah satu pointnya tidak bisa dijawab hari ini oleh Ketua KPU. Selanjutnya kami akan menempuh jalur hukum atas kasus pengusiran wartawan,” tegas Iksan.

Sementara, ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni, terkait tuntutan koalisi pers agar dirinya mundur dari jabatannya, Toni menjawab berbelit dan menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan mundur dirinya sebagai ketua dengan alasan mekanisme. 

“Kalau tuntutan pengunduran diri saya, akan dikoordinasikan dengan KPU Pusat. Yang jelas, saya secara pribadi meminta maaf kepada rekan-rekan wartawan di Indramayu,” kata Toni.


Penulis : Andrian Supendi
Editor : Andrian Supendi

CURHAT RAKYAT

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

Corona pertama di indramayu

kenapa di cuplik dot com tidak ada berita korona

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr