Rabu, 25 Juni 2025
Cuplik.Com - Indramayu - Mencuatnya kembali penolakan para nelayan terhadap penggunaan alat tangkap Cantrang atau Dogol, dinilai bukan karena ada upaya adu domba dari para pengusaha besar seperti yang dituduhkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Pasalnya hal itu disebabkan banyaknya nelayan kecil yang tertangkap akibat belum memakai alat tangkap pengganti Cantrang.
"Masalah Cantrang ini mencuat lagi bukan karena adu domba dan lobi kanan kiri pengusaha besar seperti yang dikatakan Susi Pudjiastuti. Kalau pengusaha Cantrang skala besar malah sudah banyak yang berganti alat tangkap," ujar ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Ono Surono, Sabtu (29/4/17).
Menurut Ono, mencuatnya isu yang mempertanyakan kebijakan pelarangan alat tangkap Cantrang ini akibat dari tiga alasan berikut.
Pertama, lanjut Ono, banyak terjadi penangkapan dan pemenjaraan nelayan kecil pengguna Cantrang oleh negara hampir pada semua daerah di Indonesia.
Kedua, Proses distribusi bantuan yang tidak benar dari aspek jumlah, spesifikasi dan waktu, sehingga mayoritas nelayan tidak mendapatkan bantuan tersebut dan terindikasi tidak dapat dioperasikan atau tidak melaut, jumlahnya ribuan nelayan.
Ketiga, Kebohongan Susi Pudjiastuti dalam Program Pendampingan Pergantian Alat Tangkap terutama masalah pembiayaan, saat ini Bank belum mau memberikan kredit pergantian alat tangkap, serta perizinan yang sulit.
"Untuk Susi Pudjiastuti, Segeralah berhenti melakukan kebohongan-kebohongan!. Kasihanilah negeri ini," tegas Ono.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuding para pengusaha besar telah melakukan upaya adu domba soal kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap Cantrang.
"Pada para pengusaha besar tolong stop untuk mengadu domba, lobi kanan kiri," kata Susi dalam keterangan resmi, kemarin (28/4).
Sementara, adanya kegaduhan atas kebijakan Susi, Presiden Joko Widodo berencana akan mengevaluasi dan memanggil Menteri Susi khusus soal masalah tersebut.
"Saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri KP. Nanti saya undang langsung saja Menteri KP Bu Susi," kata Jokowi saat di Tangerang, kemarin (27/4).
