Komisi III DPR-RI Harus Serius Sikapi Pelanggaran HAM Oleh Densus 88

Desakan evaluasi kinerja Densus88 dan BNPT menggelinding makin besar. Seperti dilansir arrahmah.com, Rabu (3/4/13), Hampir semua komponen (kelompok) umat Islam mendukung langkah ini, bahkan kelompok yang selama ini dianggap cukup "moderat" juga ambil sikap. Tokoh ormas dan MUI juga bergerak, bahkan mendatangi Mabes Polri dan menayangkan video bukti perilaku Densus 88 yang tidak pada tempatnya. Komisi III DPR-RI juga kerap disambangi oleh beragam kelompok untuk menggugat eksistensi Densus 88, hingga muncul wacana dan rencana pembentukan Panja untuk kasus kebiadaban Densus 88.

Di sisi lain, Komnas HAM juga turun tangan melakukan pemantauan dan investigasi terkait penanganan terorisme oleh Densus 88 dibeberapa daerah mulai dari Poso, Dompu-Bima, Makassar dan Solo. Bahkan secara spesifik melakukan investigasi terkait kebenaran isi video kekerasan Densus 88 di Poso 22 Januari 2007. Dan kemudian mengeluarkan pernyataan (18 Maret 2013) yang berisi 8 (delapan) rekomendasi kepada Mabes Polri dan beberapa pihak terkait.

Lalu bagaimana langkah-langkah Komisi III DPR-RI untuk menindak lanjuti temuan Komnas HAM dan desakan berbagai pihak untuk evaluasi kinerja Densus 88 dan BNPT? Sementara kesabaran berbagai komponen umat Islam yang diwakili oleh para tokohnya sudah menipis. Mereka sudah sampai pada kesimpulan Densus 88 dan BNPT perlu di bubarkan, minimal dilakukan evaluasi seluruh kinerja dan keuangan mereka.

Rencana Komisi III DPR akan turun ke Poso sudah diketahui banyak pihak, tanggal 1-3 April adalah pilihan waktunya.Terkait kunjungan ini, Kapolda Sulteng Brigjen (Pol) Dewa Parsana menyampaikan kondisi keamanan Poso tidak kondusif. Namun kondisi versi Kapolda ini tidak menyurutkan rencana kunjungan DPR-Komisi III, mereka akhirnya mendarat di Palu dan hari Senin, 1 April 2013 rombongan sudah berada di kota Palu.

Meski demikian, berbagai kalangan masih mempertanyakan keseriusan Komisi III DPR-RI dalam penanganan kasus pelangaran HAM oleh Densus 88, terutama keseriusan mereka (Komisi III DPR-RI) dalam mengadvokasi rakyat yang terzalimi.