Boleh Revisi UU Ketenagakerjaan, Asal Berpihak Pada Buruh

Cuplik.Com - Jakarta - Menanggapi usulan pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI memberikan kesempatan, asalkan isinya memperhatikan kebijakan politik perburuhan atau ketenagakerjaan dan harus ditujukan untuk melindungi buruh dengan seadil-adilnya.

"Bagi pihak-pihak yang menginginkan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 harus diingat bahwa revisi tersebut harus benar-benar memperhatikan urgensinya," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dalam Dialog Ketenagakerjaan, di gedung YTKI, Jakarta, Rabu (09/11).

Menurutnya, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu, lahir untuk menyiasati tekanan asing dalam perlindungan hak-hak konstitusional angkatan kerja dan tenaga kerja. Tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 tekanan IMF sangat kuat terhadap Indonesia sebagai hutang yang semakin membangkak dan mereka menginginkan Indonesia harus menjadi pasar kerja murah dengan upah buruh murah.

"Untuk itu, Hukum perburuhan diciptakan untuk memberikan perlindungan lebih kepada buruh. Apapun kedudukan, posisi atau jabatannya, buruh adalah pihak yang berada dibawah kekuasaan pengusaha," terang politisi PDI Perjuangan itu.

"Saya tidak anti revisi tapi yang harus diingat ada kepentingan-kepentingan asing. saya mengingatkan kalau revisi nanti harus ada pemilahan yang jelas antara tugas negara, sipil, dan pengusaha," imbuhnya.

Rieke juga menginginkan bahwa jika revisi UU tersebut terjadi, maka pengusaha pribumi harus dilindungi, bukan pengusaha Asing. Selain itu, Kesejahteraan buruh bukan tugas pengsuaha saja tapi sesungguhnya menjadi tugas negara. Pasalnya, lanjutnya, hal itu tidak cukup jika politik ketenagakerjaan hanya relasi antar pekerja dan pengusaha, justru seharusnya membuka relasi pekerja, pengusaha dan negara.

"Tapi sekali lagi, kalau revisi itu menghilangkan pesangon, menghilangkan penghargaaan, menghilangkan hak-hal buruh, mohon maaf selama saya masih ada Di DPR maka saya orang yang pertama akan menolak revisi," tegas Rieke.