Abdul Haris Ketua LPSK Menyayangkan Sikap Dinas Pendidikan Pulogadung

Cuplik.Com - Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dan pihak SDN RSBI Rawamangun 12 yang telah melakukan intimidasi kepada enam orang siswa dan orangtuanya dengan tidak membolehkan anaknya ikut ujian nasional karena orangtuanya bertindak sebagai pelapor dalam kasus dugaan penyelewengan dana di sekolah itu.

"Dengan upaya yang dilakukan LPSK, akhirnya enam orang siswa bisa dilindungi dan mereka bisa mengikuti ujian," tutur Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Senin (11/7).

Sementara itu terkait dengan persoalan dan Lembaga yang sama khususnya terkait dengan permasalahan korupsi di Indonesia, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan, Indonesia Coruption Watch (ICW) dan APPI banyak menerima pengaduan terkait korupsi di sekolah, adanya pungutan termasuk penerimaan siswa baru.

"Sebagian besar mereka yang mengadukan tidak berani untuk mengungkapkan identitasnya karena mereka khawatir akan berdampak terhadap diri dan anaknya di sekolah," kata dia

Oleh karena itu, dengan adanya fenomena ini ia berharap LPSK melakukan kerjasama dengan Kemendiknas dan Kementerian Agama terkait masalah itu.

"Sangat disayangkan, bila ada orang tua yang kritis ingin mengungkapkan kasus korupsi tidak berani karena takut anaknya diintimidasi," kata Febri.

Ia berharap LPSK melakukan kerja sama dengan Kemendiknas dan Kementerian Agama terkait masalah itu.

"Sangat disayangkan, bila ada orang tua yang kritis ingin mengungkapkan kasus korupsi tidak berani karena takut anaknya diintimidasi," kata Febri