Selasa, 29 September 2020

Kepgub Jabar, GP Ansor: Bukti Pemprov Jabar Abaikan Pendidikan Pesantren

Kepgub Jabar, GP Ansor: Bukti Pemprov Jabar Abaikan Pendidikan Pesantren

SOSIAL
15 Juni 2020, 17:23 WIB

CuplikCom15062020172631-20200615_171855.jpg

GP Ansor kabupaten Indramayu (Cuplikcom/ist)

Cuplikcom - Indramayu - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tolak kebijakan gubernur Jawa Barat yang dianggap memberatkan pesantren terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, pihaknya menilai Pemprov Jabar telah abaikan pendidikan pesantren, sebab, mestinya memberikan solusi, bukan malah mengancam dengan sanksi.

Hal itu diungkapkan dalam rangka Menyikapi kebijakan Pemprov Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pondok Pesantren.

"Harusnya Pemprov Jabar memberikan solusi, bukan malah memberikan ancaman sanksi," ujar Ketua GP Ansor Kabupaten Indramayu, Edi Fauzi kepada media, Senin (15/6/2020).

Edi memaparkan, kebijakan tersebut dianggap telah mengabaikan dunia pendidikan di pesantren, padahal pesantren merupakan basis untuk mencetak generasi bangsa yang berbasis moral.

"Lha ini kok malah diancam-ancam, diberat-berat, malah suruh nyiapin sarana dan prasarana. Ini bukti Pemprov Jabar tidak peduli pesantren di masa pandemi Covid-19," kesal Edi.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak dengan serius, agar pemerintah provinsi Jawa Barat segera mencabut keputusan gubernur tersebut.

"Saya juga punya pesantren, tolong jangan tambah beban kami. Jangan bikin tambah panik. Tolong cabut kebijakan itu segera," tegasnya.

Selain itu, Edi juga menambahkan, mestinya Pemprov Jawa Barat mengajak kiyai pimpinan pondok pesantren untuk membahas masalah tersebut secara bijak bila perlu kasih bantuan fasilitas kepada pesantren agar bisa menerapkan standar kesehatan.

Daripada, lanjut Edi, bikin kisruh, mending gubernur fokus saja pada suksesi program pengaman sosial seperti Bansos, sebab di lapangan diduga banyak penyelewengan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan bisnis dan politik semata.

"Daripada ngancam-ngancam pesantren, lebih baik urusi tuh distribusi Bansos yang berpotensi melahirkan korporasi koruptif, monopoli bisnis, dan mematikan UMKM," tandas Edi.


Penulis : Ayih
Editor : Almak

CURHAT RAKYAT

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Indramayu Darurat Korupsi

Coba gah lur pada sadara, wis aja nurut bae sekien mah, aja wedi lah, dipilih-dipilih kuh malah jeh korupsi kabeh, ampun tamah, Indramayu darurat korupsi. yu gah lur milih pemimpin sing ebat kah lur sing kira kaya daerah sejen, kira2 Indramayu bisa maju k

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Pondok Therapi THOYIBAH Mamah Endang menerima- Bekam - Pijat Refleksi dan Tradisional - Bedah Aura - Cek Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Jual Jamu Rebus & Rempah. WA/HP 0877 0885 8726
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060