Senin, 26 Oktober 2020

Desakan Tunda Hibah Menguat, Pimpinan DPRD Diminta Bijak

Desakan Tunda Hibah Menguat, Pimpinan DPRD Diminta Bijak

POLITIK
12 Maret 2014, 22:06 WIB
Cuplik.Com - Indramayu - Desakan pemberian hibah atas usulan Bupati menguat, Pimpinan DPRD diminta bijak dan mendengarkan pandangan mayoritas fraksi. Pasalnya hibah itu dinilai sarat muatan politis mengingat jelang pemungutan suara Pemilu 2014 pada 9 April mendatang.

Sebelumnya bupati Indramayu Anna Sophanah mengusulkan hibah tanah senilai milyaran rupiah dengan luas total tanah 31.210 m2 untuk menjadi hak milik di perumahan nelayan Karangsong (20.000 m2) dan yayasan Gempur Gakin (11.210 m2).

"Jika semua fraksi tetap menahan diri agar dilakukan penundaan, kami yakin Pimpinan (DPRD Indramayu -red) akan memutuskan sikap yang amat bijak," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, Ruslandi, Senin (10/3/14).

Ia menjelaskan, usulan bupati Indramayu Anna Sophanah atas bantuan hibah harus ditunda. Penundaan itu dimaksud bukan berarti menolak terhadap usulan tersebut yang memang demi kepentingan rakyat.

Bahkan, ia menegaskan, jika memang penundaan itu tidak direspon dengan bijak, maka dengan sikap politiknya fraksi PDI Perjuangan akan keluar dari pembahasan Pansus.

"Sekalipun kami mengutus anggota yang masuk pada pembahasan Pansus, tetapi bukan melemahkan semangat dan sikap partai, namun itu bentuk penegasan yang akan kami sampaikan pada Pansus nanti," jelasnya.

Bukan hanya itu, pihaknya juga akan melakukan langkah-langkah politik seperti mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Barat dan KPK.

"Sikap politik itu bukan hanya secara lisan tapi tertulis juga akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, Pimpinan Partai hingga DPP Partai PDI Perjuangan bahkan KPK juga akan kami tembusi," tandasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, H Eryani Sulam juga berpandangan sama. Menurutnya, sejak dalam pandangan fraksi yang mayoritas meminta penundaan usulan bupati tersebut, harusnya secara otomatis, pimpinan dewan tidak melanjutkan pembahasan itu, sehingga tidak muncul prasangka politis untuk kepentingan partai tertentu.

"Seharusnya sikap fraksi itu dihargai, karena pertimbangannya adalah bukan menolak program Pemkab tetapi minta ditangguhkan setelah Pemilu, dan itu masih pada batas kewajaran." terang Eryani.

Sebelumnya, Empat fraksi yakni PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan GNPR (fraksi gabungan Gerindra, Hanura, dan PPP) meminta usulan bupati ditunda pasca Pemilu. Sementara dua fraksi yakni Golkar dan Demokrat menerima sepenuhnya usulan Bupati Anna Sophanah.

Diketahui, Anna Sophanah merupakan istri dari Irianto MS Syafiuddin alias Yance, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.


Penulis : Dewo
Editor : Dewo

Tag :

CURHAT RAKYAT

Indramayu Darurat Korupsi

Coba gah lur pada sadara, wis aja nurut bae sekien mah, aja wedi lah, dipilih-dipilih kuh malah jeh korupsi kabeh, ampun tamah, Indramayu darurat korupsi. yu gah lur milih pemimpin sing ebat kah lur sing kira kaya daerah sejen, kira2 Indramayu bisa maju k

Pilbup indramayu

Semoga Bupati Indramayu 2020 - 2025 Kang Raden Inu Danubaya Turun Wiralodra XII Bukan keturunan koruptor Bukan orang pemerintahan atau anggota dewan/DPR Sing pasti amanah jujur dan bermasyarakat juga memakmurkan rakyatnya ya Kang Inu Dananubaya As

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr