JAKARTA, Departemen Perdagangan sedang merevisi aturan ekspor bahan baku rotan (Permendag No 12/2005) untuk memperjelas pasokan bagi industri kerajinan rotan dalam negeri. "Kita sedang memperbaiki SK-nya," kata Dirjen Perdagangan Depdag, Diah Maulida, di Cirebon, Minggu (15/3).
Ia menjelaskan, dalam aturan yang baru nanti prosedur wajib pasok bahan baku kepada industri kerajinan rotan diperjelas karena selama ini masih terjadi penyimpangan. "Ada yang memasok pada pedagang, kemudian dipasok pada pedagang lainnya untuk diekspor," ujarnya.
Eksportir bahan baku rotan nantinya diperbolehkan memasok pada terminal rotan yang menjadi pusat stok rotan bagi perajin lokal. Dalam aturan yang baru nanti alokasi ekspor rotan setiap perusahaan tidak lagi dihitung sebesar 30 persen dari pasokan lokalnya. Namun, setiap permohonan ekspor harus melalui pembahasan tim bersama pemerintah dan asosiasi.
"Kita butuh teman-teman Asmindo, Departemen Kehutanan, Perindustrian, dalam satu tim untuk melihat betul tidak apabila satu perusahaan mau ekspor apakah sudah memasok ke dalam negeri dan ke mana mengirim barangnya. Dilihat dulu data dan barang baru dikasih kuotanya," jelasnya.
Sementara itu, puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Perajin Rotan Cirebon mendesak Permendag No 12 Tahun 2005 mengenai ketentuan ekspor rotan segera dicabut.
"Kami ingin berjumpa dan ingin berbicara dengan Mendag, melihat fakta bahwa Permendag sangat merugikan bangsa dan masyarakat rotan," kata Ketua Masyarakat Perajin Rotan Cirebon Badrudin saat unjuk rasa di depan Galeri Batik EB Traditional Cirebon, tempat Mendag dijadwalkan berkunjung.
Menurut dia, kebijakan itu telah mengurangi peluang kerja bagi sekitar 300.000 pekerja sektor rotan di Cirebon. "Tolak Permendag No 12 karena telah banyak merugikan masyarakat rotan, kami sangat marah," ujarnya.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya telah meminta stafnya untuk memeriksa ketersediaan bahan baku rotan di dua terminal rotan yang ada di Cirebon. "Katanya ada bahan bakunya, jadi mungkin ada masalah lain yang mereka hadapi. Kami sebetulnya bersedia bertemu dengan mereka dan berdialog dengan mereka untuk memahami masalahnya," katanya.