Rabu, 25 Juni 2025
Hal itu diungkapkan atas penyikapan terhadap penghargaan Tanda Kehormatan Bakti Koperasi tahun 2013 yang diberikan kepada pemerintah daerah Indramayu.
"Yang jelas itu penghargaan selera, mungkin bagi orang-orang terdekatnya iya (menerima -red). Tapi bagi saya dan kami di (KPL) Mina Sumitra beliau tidak peduli, padahal dari kami (KPL Mina Sumitra) saja sudah menyumbang sekitar Rp 7 milyar dalam bentuk PAD. Tapi itu hasil kerja kami sendiri tidak ada kepedulian dari pemerintah Indramayu sedikit pun," ujar Pengurus KPL Mina Sumitra, H Tawajud kepada cuplik.com, Jumat (11/7/13).
Ia menjelaskan, transaksi penjualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Karangsong yang dilakukan oleh nelayan lebih dari Rp 20 Milyar, dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam bentuk Retribusi Lelang sekitar Rp 7 Milyar lebih per tahun.
"Itu dari Karangsong saja belum dari Koperasi-koperasi yang lain," jelasnya.
Ia menjelaskan, Koperasi Mina Sumitra dan beberapa koperasi nelayan lainnya sangat jauh dari kepedulian pemerintah.
Terbukti, lanjutnya, saat peresmian PIM (Pusat Informasi Maritim) dan radio komunitas khusus nelayan "Song FM 107,2 Mhz" yang digagas oleh KPL Mina Sumitra, Bupati Indramayu tak hadir.
"Kayaknya Bupati enggan ke koperasi (Mina Sumitra) karena ada perbedaan politik," terangnya.
Oleh karenanya, penerimaan penghargaan tersebut menurutnya tidak terlalu membanggakan, karena jauh dari apa yang terjadi di lapangan.
