Aksi Menolak Jual-Beli Jabatan Di Pendopo Indramayu

Cuplik.Com - Indramayu - Hari ini masyarakat kembali disentak oleh aksi para penggiat perubahan yang tergabung ke dalam Gerakan Perubahan Indramayu (GPI). Massa aksi mempertanyakan praktik jual beli jabatan di Indramayu, Selasa (9/4/13).

Beberapa elemen yang tergabung ke dalam GPI seperti BEM AMIK, PBHBM, KAMMI, PKSPD, JW, LIRA, SBI-KASBI, SDI dan PRP mendatangi pendopo kantor Bupati Indramayu menyerukan agar Dinasti Politik Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) yang hari ini diwariskan ke istrinya, Anna Sophanah, segera diakhiri karena dinilai telah menyengsarakan rakyat Indramayu.

Dalam orasinya, M. Solihin, S.Sos, Kordum Aksi GPI, mengatakan bahwa kebobrokan Pemda Indramayu tercermin dalam salah satu penyimpangan mendasar yaitu adanya jual-beli jabatan di lingkungan Pemda Indramayu dan di semua tingkatan SKPD, sehingga para pejabat di lingkungan tersebut cenderung berperilaku koruptif dalam rangka memperkaya diri sendiri, di sisi lain berusaha untuk mengembalikan modal awal yang digunakan untuk membeli jabatan.

"Selama 13 tahun berkuasa Dinasti Politik Yance sangat mengandalkan jual-beli jabatan sebagai mesin uang untuk tujuan-tujuan politik, termasuk juga mengkorupsi duit proyek yang salah satunya adalah proyek PLTU Sumuradem senilai 42 miliar yang hari ini kasusnya masih ditangani oleh Kejagung," kata Solihin.

Sementara itu, Hatta, salah satu tokoh ormas Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menenggarai bahwa Sejak Yance hingga istrinya, Ana Sopanah berkuasa, sangat banyak rakyat Indramayu yang terpuruk ke dalam kesengsaraan, seperti sengsara karena biaya pendidikan tinggi, sengsara karena upah buruh yang tak manusiawi sehingga buruh menjadi seperti budak, sengsara karena petani yang tak lagi menggarap sawah namun menjadi penggali kuburannya sendiri akibat rendahnya harga gabah, buruknya sistem pengairan dan distribusi pupuk yang kacau, termasuk banyaknya masyarakat Kiajaran yang sengsara karena ganti rugi pembebasan tanah yang semestinya mereka terima tapi sampai hari ini belum direalisasi.

"Oleh karenanya, Kami Gerakan Perubahan Indramayu menolak Dinasti Politik di Indramayu, berusaha memantau tingkah laku pejabat Indramayu, memantau tingkah-laku kepala sekolah dan guru-guru, Yance dan Sopanah harus mengembalikan hak-hak rakyat, hapuskan jual-beli jabatan, dan kasus korupsi Yance harus ditindaklanjuti," pungkas Hatta.