Satu Tahun Kasus Besar Seperti Bank Century Tidak Selesai, Abraham Mundur

Apa yang melatarbelakangi para anggota Komisi III memilih Abraham? Hampir semuanya serentak menjawab, janji Abraham yang akan mundur bila dalam setahun tak menyelesaikan kasus-kasus besar, menjadi alasan utamanya. "Dia janji dalam satu tahun bila tak optimal, akan mundur. Itu yang membuat kami (Komisi III,-red) jatuh cinta kepada dia," ujar Anggota Komisi III Ahmad Yani.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Jamil mengatakan Abraham adalah sosok muda yang potensial. Ia berharap, pimpinan KPK lain yang usianya jauh di atas Abraham mampu mendorong dan membimbing Abraham agar tak tergelincir. Apalagi, Abraham yang berasal dari Makassar dinilai sebagai sosok yang bisa mewakili daerah dalam pemberantasan korupsi secara nasional.

Lanjut Jamil, "Kami kasih kesempatan kepada orang (dari kawasan Indonesia bagian) timur. Dia relatif tak ada resistensi atau sudah terkontaminasi. Sebagai orang yang berasal dari daerah, tentu dia harus belajar. Abraham meski usianya relatif muda harus pede (percaya Diri,-red)."

Meski begitu, Nasir mengakui salah satu yang membuatnya terkesan adalah sikap Abraham yang siap mundur bila tak menuntaskan kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. "Kalau dalam satu tahun, kasus-kasus besar seperti Bank Century, paling tidak ada kejelasan, dia berjanji akan mundur. Mungkin ini yang membuat kami semua sepakat memilih dia," ujarnya.

Berdasarkan catatan cuplik.com, Abraham memang mengobral janji itu dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan di Komisi III. Usai menjalani proses itu, Komisi III menyodorkan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Abraham. Fraksi Hanura, melalui anggotanya Syarifuddin Sudding juga menyodorkan Pakta Integritas tersendiri.

Tegas Sudding, Pakta Integritas yang disodorkannya dan kemudian ditandatangani Abraham lebih detil dibanding yang diberikan oleh Komisi III. "Di sana jelas, Abraham berjanji akan menuntaskan Kasus Century, Kasus Wisma Atlet, dan Kasus Proyek Hambalang."

Pakta Integritas Mengikat atau Tidak

Apakah pakta integritas ini bisa dianggap mengikat secara hukum? Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan pakta integritas itu hanya sebagai komitmen capim secara moral, tidak bisa mengikat secara hukum. "Nanti lah kalian lihat. Pakta itu tak mengikat secara hukum, itu kan cuma komitmen moral," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Berbeda dengan Benny K, Sudding berpendapat. Ia menilai Pakta itu berlaku layaknya perjanjian, bila dilanggar maka terjadi wansprestasi. Namun, ia memang lebih menekankan kepada komitmen moral kepada Abraham. "Sebagai orang Makassar, dia tentu tahu budaya taro ada taro gau," ujarnya. Sebagai informasi, taro ada taro gau adalah istilah dalam budaya Bugis Makassar yang bermakna satu kata satu perbuatan.

Anggota Komisi III dari PKS Indra mengatakan Pakta Integritas bukan perjanjian seperti kontrak bisnis. Karenanya, itu hanya berfungsi sebagai komitmen moral. "Tak ada ukuran secara detil memang. Tapi, kalau gagal, kami akan tetap tagih janjinya sebagai komitmen moral yang sudah disampaikan," ujarnya.
Seperti diketahui, kasus pejabat negara ‘ditagih' janji-janji kampanye melalui pengadilan pernah terjadi. Boni Hargens Cs pernah melayangkan gugatan citizen lawsuit terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (kala itu) Jusuf Kalla karena tak berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan itu dengan alasan janji politik tak bisa dikategorikan sebagai janji dalam hukum perdata.