Minggu, 25 Oktober 2020

Pembahasan RUU Ormas Salah Arah

Pembahasan RUU Ormas Salah Arah

HUKUM
1 Desember 2011, 22:29 WIB
Cuplik.Com - Jakarta - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) menyikapi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ormas (Organisasi Masyarakat), terkait masalah sumber dana dan bantuan dana asing untuk Ormas di Indonesia, dinilai salah arah, sebab tumpang tindih dengan aturan yang sudah berlaku.

"Kehadiran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka 3, menjadikan pula organisasi masyarakat sebagai Badan Publik yang dikenakan sejumlah kewajiban. Salah satunya transparansi dan akuntabilitas serta kebijakan organisasi masyarakat (Pasal 7)," papar salah satu Ormas yang tergabung dalam KKB, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri, Kamis (1/12).

Selain tumpang tindih dengan UU tersebut, menurutnya, keberadaan dana Official Development Assistance (ODA) yang masuk ke Indonesia telah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri. Sehingga, dapat disimpulkan ODA telah melewati tahapan uji bahaya (harm test) terhadap kepentingan bangsa.

"Rangkaian prosedur (persetujuan) oleh suatu kementerian atas dana atau bantuan luar negeri hanya akan menambah beban yang tidak perlu bagi organisasi masyarakat. Regulasi yang dikenakan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik rasanya sudah lebih dari cukup untuk mendorong hadirnya transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Tanggapan tersebut dilontarkan atas dasar dari hasil Rapat Kerja (Raker) antara Pansus RUU Ormas dengan Pemerintah yang diwakili Kemenlu, BAPPENAS, Kemenag, Kemenpora, dan Kemensos, pada 30 Nopember 2011.

Sebagai informasi, KKB terdiri dari: YAPPIKA Yappika (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Publish What You Pay (PWYP).

Penulis : Dewo
Editor : Dewo

Tag :

CURHAT RAKYAT

Pilbup indramayu

Semoga Bupati Indramayu 2020 - 2025 Kang Raden Inu Danubaya Turun Wiralodra XII Bukan keturunan koruptor Bukan orang pemerintahan atau anggota dewan/DPR Sing pasti amanah jujur dan bermasyarakat juga memakmurkan rakyatnya ya Kang Inu Dananubaya As

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
Pondok Therapi THOYIBAH Mamah Endang menerima- Bekam - Pijat Refleksi dan Tradisional - Bedah Aura - Cek Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Jual Jamu Rebus & Rempah. WA/HP 0877 0885 8726
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN