Rabu, 4 Agustus 2021

Kebijakan Pemerintah Masih Diskriminatif Terhadap Guru

Kebijakan Pemerintah Masih Diskriminatif Terhadap Guru

SOSIAL
25 November 2011, 22:21 WIB
Cuplik.Com - Jakarta - Menyikapi Hari Guru Nasional 25 Nopember 2011, Komisi Pendidikan DPR RI menilai saat ini pendidikan nasional masih memperlihatkan kesenjangan di kalangan para guru, terutama guru honorer (tidak tetap), seperti masalah pendapatan, tunjangan, dan fasilitas yang diterimanya. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah masih mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar, mengungkapkan bahwa perlakuan diskriminatif itu muncul seiring adanya pengelompokkan status guru. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kemdiknas tahun 2010 (Sekarang Kemdikbud), Pemerintah menggolongkan guru menjadi beberapa kelompok, yaitu Guru PNS, PNS Depag, PNSDPK, Guru Bantu, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Tidak Tetap.

"Penggolongan inilah yang berakibat pada perbedaan pendapatan, tunjangan, dan fasilitas yang mereka terima. Kesenjangan pendapatan itu misalnya, terlihat dari penghasilan yang diterima oleh guru PNS yang bisa mencapai Rp 6 juta setiap bulan. Pendapatan ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional, serta maslahat tambahan," papar politisi dari PKS itu, Jum'at (25/11).

Sementara, lanjutnya, fasilitas yang mereka terima antara lain, tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Namun sangat berbeda dengan guru honor, mereka hanya mendapatkan gaji honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya bervariasi mulai dari Rp200 ribu/bulan sampai Rp500 ribu/bulan.

"Guru honorer pun sangat sulit memperoleh kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi, apalagi mendapatkan maslahat tambahan, sebagaimana yang diperoleh guru tetap atau guru PNS. Padahal, tugas yang dilakukan oleh para guru tidaklah berbeda. Para guru memiliku tugas yang sama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik," terangnya.

Hal itu berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahkan, di beberapa kasus ditemui, justru tugas yang seharusnya dikerjakan oleh guru tetap, menurutnya banyak yang dikerjakan oleh guru honorer.

"Masih adanya perlakuan yang diskriminatif ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya menempatkan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dinyatakan dalam UU Guru dan Dosen tersebut. Seharusnya, Pemerintah memperlakukan semua guru secara adil. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru, baik guru tetap, maupun honor untuk mendapatkan haknya sebagai tenaga professional tersebut," tegasnya.

Selain itu menurut Pasal 34 ayat (1) UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa Pemerintah pusat dan daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

"Momentum hari guru tanggal 25 November ini, jangan sekedar dijadikan ajang pidato seremonial belaka yang seolah-olah menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap guru, termasuk juga guru honorer. Pemerintah harus secara nyata menghilangkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif di kalangan guru," tandasnya.

Penulis : Dewo
Editor : Dewo

Tag :

CURHAT RAKYAT

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Indramayu Darurat Korupsi

Coba gah lur pada sadara, wis aja nurut bae sekien mah, aja wedi lah, dipilih-dipilih kuh malah jeh korupsi kabeh, ampun tamah, Indramayu darurat korupsi. yu gah lur milih pemimpin sing ebat kah lur sing kira kaya daerah sejen, kira2 Indramayu bisa maju k

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475