Hakim Agung Salman Luthan Ajukan Dissenting Opinion Dalam Kasus Prita

Cuplik.Com - Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) dengan menghukum Prita Mulyasari selama 6 bulan penjara dengan masa percobaaan satu tahun membuahkan kontroversi. Kendati demikian, putusan kasasi MA itu dijatuhkan tidak bulat. Sebab, salah satu anggota majelis, Salman Luthan, mengajukan beda pendapat alias dissenting opinion.

"Menurut salah satu anggota majelis, yakni saya sendiri, menganggap perbuatan Prita Mulyasari tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dengan adanya surat elektronik itu," kata anggota majelis kasasi MA, Salman Luthan, saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (11/7).

Lebih jauh dalam dissenting opinion pada putusan kasasi tersebut, Salman menilai penulisan surat elektronik yang dibuat Prita tidak terlepas dari peristiwa pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang yang dialami Prita Mulyasari.

"Oleh sebab itulah tidak memenuhi kualifikasi," kata Salman.

Sementara itu, putusan majelis secara musyawarah, yakni pendapat hakim agung Zaharuddin Utama dan Ketua Majelis Kasasi Imam Harjadi, menilai Prita terbukti bersalah. Sebabnya, Prita dianggap memenuhi kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik terkait surat elektronik yang dibuatnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus pidana Prita Mulyasari.

Putusan perkara dengan nomor perkara 822K/Pid.Sus ini dijatuhkan pada 30 Juni 2011, oleh majelis hakim agung Zaharuddin Utama, Salman Luthan dan ketua majelis Imam Harjadi. Salah satu anggota majelis, Salman Luthan mengajukan beda pendapat (Dissenting Opinion).