Aliansi Rakyat & Mahasiswa Tuntut Pembatalan Kenaikan Tarif PDAM di Indramayu

Cuplik.Com - Indramayu: Aksi ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa kembali terjadi, Selasa (12/1), menuntut pembatalan kenaikkan tarif PDAM yang dianggap memberatkan. Selain DPRD Indramayu, massa juga mendatang pendopo kabupaten. Mereka melakukan orasi di depan pintu gerbang sebelah timur pendopo, dan berharap bisa bertemu dengan Bupati DR H Irianto MS Syafiuddin (Yance).

Sayangnya pada saat itu, bupati sedang tidak ada di tempat. Massa akhirnya memilih untuk tetap bertahan di tempat tersebut. Bahkan hingga berita ini ditulis, massa masih berada di lokasi, dan mendirikan tenda darurat. Belum diketahui secara pasti kapan mereka akan berhenti melakukan aksi ini.

Ketua Komisi C DPRD Indramayu, H Taufik Hidayat SH, meminta kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersabar, terkait demo kenaikkan tarif yang terus dilakukan. Dikatakannya, komisi C tengah menindaklanjuti aspirasi tersebut. Baik dengan melakukan kajian sosilologis maupun turun langsung ke pelanggan. Selain itu juga memanggil sejumlah pihak terkait untuk diajak berdialog maupun berdiskusi.

“Sesuai dengan Perbup Nomor 44 Tahun 2009, tarif PDAM sebenarnya sudah ada klasifikasi pelanggan, yaitu pelanggan rumah tangga biasa maupun pelanggan industri. Hal ini tentunya dengan harapan tarif tersebut tidak akan memberatkan. Kalau kemudian masih ada yang keberatan, tentunya kami juga akan mengkaji kenapa hal ini bisa terjadi dan ada apa sebenarnya,” ungkap Taufik, usai menerima aksi unjukrasa mahasiswa dan masyarakat, Selasa (12/1).

Di tempat terpisah, anggota Dewan Pengawas PDAM, Wawan Sugiarto STP menjelaskan, sebelum ada kenaikkan, tarif PDAM hanya Rp1.500/m3. Padahal harga pokok produksi (HPP) adalah Rp2.300/m3. Jadi benar-benar sudah tidak layak. Sementara tarif baru untuk rumah tangga biasa/permanen adalah Rp2.900/m3 dan untuk rumah sederhana dan semi permanen Rp2.475/m3 untuk pemakaian 0-10 m3. Tarif ini, terang Wawan, juga sudah sesuai dengan Permendagri yaitu tidak melampaui 4% UMR.

Wawan menegaskan, penetapan tarif PDAM ini juga sudah prosedural sesuai dengan Permendagri No.23/2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Air Minum pada PDAM. Dalam Bab VI tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif, pasal 21 (1) menyebutkan bahwa tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui dewan pengawas.

“Kami hanya berharap kepada semua pihak untuk bisa memahami kenapa tarif PDAM harus naik. Kenaikkan ini juga sudah sesuai prosedur dan mestinya tidak memberatkan, karena tidak melampaui 4% UMR sesuai aturan,” tandasnya.