Senin, 13 Oktober 2025
JAKARTA: Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, revitalisasi kereta api hingga kini masih terkendala masalah dana. Wapres berharap PT Kereta Api Indonesia bisa mengonsolidasikan diri dengan mandiri. Di antaranya dengan memanfaatkan sejumlah aset untuk dikembangkan dalam investasi di masa datang.
Instruksi Wapres Kalla disampaikan kembali oleh Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal saat menjawab pers, seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/5) sore.
Ratas yang dipimpin Wapres Kalla, selain dihadiri Jusman, juga hanya dihadiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta serta pejabat eselon I Departemen Keuangan yang mewakili Menteri Keuangan. Hadir pula Direktur PT KAI Ignatius Jonan dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
"Kendalanya sampai sekarang ini masalah dana. Dari rencana revitalisasi Rp 19,3 triliun dalam tiga tahun, tetapi realisasinya baru Rp 8 triliun. Instruksi Pak Wapres adalah harus mempercepat mengonsolidasikan diri dan diharapkan ada konsolidasi di KAI dengan kemampuannya sendiri, yaitu dengan aset-aset yang bisa menutup. Asetnya itu bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan investasi," ujar Jusman.
Menurut Jusman, revitalisasi kereta api meliputi infrastruktur kereta api, seperti bantalan, jembatan, serta perbaikan sarana kereta api dan perawatan. Sementara ini, target revitalisasi kereta api dapat menurunkan derajat kecelakaan kereta api yang dinilai sangat tinggi.
Namun, menurut Jonan, kekurangan dana revitalisasi harus ditanggung oleh APBN. Aset-aset PT KAI itu harus dimanfaatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga hasilnya bisa untuk pengembangan kereta api ke depan.
"Memang, akan dimanfaatkan aset-asetnya seperti yang disarankan Pak Wapres, akan tidak untuk dijual. Misalnya, tidak untuk dibangun mal supaya PT KAI tidak selalu bergantung pada pemerintah dan semakin tahun semakin mandiri," ungkap Jonan.
Adapun, untuk kekurangan dana Rp 11 triliun, sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah. "Kita maunya beli lokomotif sendiri dan bisa perbaiki gerbong dan kereta apinya sendiri. Kalau ibaratnya membangun jalan rayanya, ya pemerintah. Seperti juga membangun relnya, ya pemerintah. Akan tetapi, keretanya kita yang tanggung jawab," tambah Jonan.
Jonan mengakui, dari perhitungan kasar pemanfaatan aset-aset tanah dan bangunan selama lima tahun, hasilnya bisa mencapai Rp 1-2 triliun.
Ditanya mengenai rencana BP Migas dan Departemen Keuangan untuk mengurangi jatah subsidi BBM untuk PT KAI, Jonan mengatakan baru mendengarnya. Namun, jika itu terjadi, pihaknya akan menaikkan tarif kereta api.
