Jum'at, 14 November 2025
Cuplikcom - Indramayu - Sebanyak 612 keluarga penerima manfaat di Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, menyambut gembira penyaluran bantuan pangan dari pemerintah, Jumat (14/11/2025).
Program ini merupakan kolaborasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam penyaluran di Indramayu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, M.Si., hadir secara pribadi untuk menyerahkan bantuan. Ia memastikan bantuan tersebut diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
Turut mendampingi Prof. Rokhmin, hadir pula Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si., serta Camat Haurgeulis, Rory Firmansyah, S.STP., M.Si.
Akurasi Data Jadi Kunci Program Lanjutan
Di tingkat nasional, program bantuan pangan beras ini mendapat perhatian serius. Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melanjutkan program selama dua bulan ke depan, yaitu pada Oktober dan November, dengan anggaran mencapai Rp7 triliun untuk 18.277.083 penerima.
Meski demikian, Kepala Bapanas, H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D.(hc)., menegaskan bahwa tantangan utama adalah ketepatan sasaran penerima.
"Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemda yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai bantuan beras malah diterima oleh pejabat atau keluarga mampu," kata Arief saat menerima audiensi Bupati Mesuji di Jakarta, Rabu (17/9/2025) lalu.
Untuk itu, Bapanas meminta pemda segera melakukan pengecekan ulang data menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelum anggaran dari Kementerian Keuangan ditransfer.
Terbukti Tekan Inflasi Beras
Program bantuan pangan beras tahap pertama yang berjalan pada Juni dan Juli 2025 dinilai berhasil. Dengan realisasi penyaluran mencapai 363,5 ribu ton (99,44%), program ini terbukti berdampak positif pada stabilitas harga.
Data menunjukkan, inflasi beras bulanan yang sempat melonjak di angka 1,35% pada Juli 2025, berhasil ditekan dan turun signifikan menjadi 0,73% pada Agustus 2025.
Libatkan DPR untuk Pengawasan
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pada program lanjutan ini, Arief menjelaskan bahwa pihaknya bersama Bulog akan kembali melibatkan Komisi IV DPR RI dalam pengawasan.
"Pada pelaksanaan sebelumnya, Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Ini adalah mekanisme check and balance yang positif agar program semakin tepat sasaran," ungkap Arief.
Langkah ini dianggap krusial, mengingat laporan BPS pada Maret 2025 mencatat bahwa beras merupakan komoditas dengan andil terbesar terhadap garis kemiskinan di Indonesia, yaitu 21,06% di perkotaan dan 24,92% di perdesaan.
"Harapannya, masyarakat kita yang membutuhkan dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya terus dijaga secara konsisten oleh Bulog," pungkas Arief.
