56 Warga Sukabaru Dapat Angin Segar, Bupati Egi Tindaklanjuti Ganti Rugi Lahan Tol

Cuplikcom - Lampung Selatan - Sengketa ganti rugi lahan milik 56 warga Dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, akhirnya mendapat tindak lanjut nyata dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Dalam audiensi yang digelar di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (1/10/2025), Bupati Egi langsung menandatangani surat resmi bernomor 475/927/1.04/2025 yang ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI.

Surat tersebut berisi permohonan pelepasan kawasan hutan secara parsial terkait Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang menjadi syarat pencairan ganti rugi. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat proses pembayaran kepada warga, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 4355 K/Pdt/2022.

“Kami terus berupaya agar hak bapak dan ibu segera terealisasi. Namun perlu diingat, ada tatanan hukum yang harus kita patuhi. Pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan sepihak,” tegas Bupati Egi di hadapan perwakilan warga.

Suasana audiensi sempat memanas setelah seorang oknum ormas bernama Suradi mencoba memprovokasi warga untuk walk out. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, kemudian mengusir oknum tersebut karena dinilai tidak memiliki kapasitas relevan. Bahkan, kuasa hukum yang dibawanya diduga menggunakan tanda tangan palsu dan telah kedaluwarsa.

“Jika masih ada pihak-pihak yang mengintimidasi atau memaksa, harap segera lapor ke kami,” tegas AKBP Toni.

Sementara itu, perwakilan warga, Rohman, mendesak kepastian pembayaran. “Yang kami butuhkan itu kepastian, kapan dan tanggal berapa kami dibayar. Kami warga taat hukum, tapi jangan sampai kesabaran kami diuji,” ujarnya.

Kepala BPN Lampung Selatan, Seto Apriyadi, memastikan pihaknya mendukung penuh agar masyarakat segera memperoleh haknya. Menurutnya, setelah seluruh proses di tingkat Kementerian PUPR dan Kehutanan selesai, paling lambat tujuh bulan warga akan menerima pembayaran.

“BPN tegaskan support penuh. Setelah proses selesai, warga bisa langsung mengajukan hak anggaran pembayaran atas ganti rugi lahannya,” kata Seto.

Audiensi ini juga dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, Dandim 0421/LS Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, Ketua DPRD Erma Yusneli, serta Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti. Kehadiran para pejabat daerah tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlarut.

Dengan adanya penandatanganan surat ke kementerian, warga kini memiliki harapan baru agar hak mereka segera dibayar sekaligus menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.