Pansus 10 DPRD Beri Catatan Menohok Tentang RPJMD Indramayu

Cuplikcom - Indramayu - Panitia Khusus (Pansus) 10 DPRD Kabupaten Indramayu memberikan catatan strategis tajam dalam pembahasan Raperda RPJMD 2025-2029.

Salah satu sorotan utama adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2029 yang dinilai tidak sesuai dengan hasil Musrenbang.

"Target PAD sebesar Rp 999 miliar untuk 2029 dalam RPJMD tidak mencerminkan aspirasi dari bawah yang terungkap dalam Musrenbang," tegas Ketua Pansus 10 DPRD Indramayu, Kiki Arindi pada rapat Paripurna, Senin (30/06/2025).

DPRD juga mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah sebagai sumber PAD. Perluasan basis pajak dinilai wajib dilakukan guna mencapai target ambisius tersebut.

"Optimalisasi PAD harus menyentuh sektor-sektor potensial yang selama ini belum tergarap secara maksimal," ujar Kiki.

Seiring evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD mendesak agar tarif pajak disesuaikan dan sistem digitalisasi segera diterapkan.

"Digitalisasi pelayanan pajak adalah keniscayaan agar PAD dapat dikelola lebih transparan dan efisien," ungkap anggota DPRD Indramayu dari PKB itu.

DPRD juga menyoroti peran strategis PDAM Tirta Dharma Ayu dalam mendongkrak PAD. Namun untuk itu, revitalisasi jaringan pipa dan pemanfaatan Smart Water Management System (SWMS) sangat dibutuhkan.

"Air bersih tidak hanya soal layanan, tapi juga tentang PAD dan kesejahteraan masyarakat," jelas Kiki.

Implementasi teknologi Smart Water System dinilai solusi efektif dalam menekan kebocoran air, efisiensi biaya operasional, dan meningkatkan layanan pelanggan.

"Teknologi ini wajib didorong karena mampu menjawab tantangan infrastruktur yang kompleks," tegasnya.

Pansus 10 juga mendorong penggunaan sistem DMA (District Metered Area) untuk memantau NRW (tingkat kehilangan air). Pasalnya, kebocoran air di Indramayu diperkirakan mencapai 40%, jauh dari batas toleransi nasional sebesar 20%.

"Ini ancaman nyata bagi kinerja PDAM dan target PAD. Teknologi metering harus segera dijalankan," kata Kiki.

Lebih lanjut, DPRD mendesak penyertaan modal untuk PDAM dalam rangka perluasan IPA Lohbener dan pengadaan aplikasi Smart Water System. Hal ini bagian dari strategi besar digitalisasi pelayanan publik.

"Penyertaan modal harus diarahkan untuk investasi jangka panjang yang menghasilkan PAD berkelanjutan," imbuh Kiki Arindi.

Selain sektor air, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi BUMD seperti PT BWI. Namun core bisnis yang hanya menyentuh barang bersubsidi seperti gas dan pupuk dinilai kurang visibel untuk memberikan margin PAD yang signifikan.

"Kami dorong BUMD berinovasi, menangkap peluang sektor potensial lain yang mampu memberi nilai ekonomi tinggi bagi daerah," ujar wakil ketua Fraksi PKB Indramayu.

DPRD juga menyoroti lambatnya pembangunan sektor pariwisata. Masih rendahnya kunjungan wisatawan disebut akibat kurangnya promosi, sarana-prasarana yang belum memadai, dan belum adanya kemitraan pariwisata yang kuat.

"Padahal Indramayu punya potensi wisata besar, tapi belum digarap secara serius," ungkap Kiki.

Selain itu, Pansus 10 DPRD memberi perhatian serius terhadap tata kelola perizinan yang dinilai perlu dikembalikan kepada dinas teknis.

Kiki menyebut, proses perizinan harus berpijak pada regulasi yang sahih dan terstruktur.

“Dasar hukum pengesahan perizinan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada masing-masing dinas. Ini bukan sekadar prosedur administratif, tapi amanat konstitusional,” ujar Kiki Arindi.

Menurutnya, berbagai tingkatan regulasi telah mengatur secara detail perihal kewenangan dalam menerbitkan dan mengesahkan izin, sehingga tak bisa ditafsirkan secara semena-mena oleh satu pihak.

“Kita punya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur siapa berwenang melakukan apa dalam konteks perizinan,” tegasnya.

Kiki merinci, regulasi yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di bidang Perdagangan.

“Permendag No. 77/2018 itu bahkan mengatur sampai ke teknis perizinan di sektor perdagangan. Jadi, tidak ada alasan menumpuk kewenangan di satu pintu bila aturannya sudah jelas,” ucapnya menekankan.

Dalam catatannya, Pansus 10 menyarankan agar kewenangan yang selama ini terpusat pada kepala daerah atau bupati dikembalikan ke masing-masing dinas.

Hal ini demi mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dan memastikan legalitas yang lebih akurat.