Rabu, 25 Juni 2025
Kepala SLB bersama koordinator Program Inklusi Indramayu (Cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, Forum Anak Desa (Forades), Forum Anak Kabupaten Indramayu (Fakabi), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pahlawan Indramayu menyelenggarakan kegiatan edukatif di halaman SLB setempat, Kamis (2/5).
Kegiatan ini bertujuan mengampanyekan pencegahan perkawinan anak melalui media permainan tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan nilai-nilai perlindungan anak.
Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Program INKLUSI Submitra Indramayu dan SLB Negeri Pahlawan, dengan melibatkan anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas. Suasana inklusif dan penuh semangat kolaborasi menjadi ciri khas kegiatan yang sarat nilai edukasi ini.
Berbagai aktivitas kreatif turut memeriahkan acara, di antaranya lomba permainan tradisional, membatik, mewarnai, dan juga kreatifitas lainnya yang dirancang untuk menanamkan nilai kebersamaan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penguatan karakter anak.
Kepala SLB Negeri Pahlawan Indramayu, Hj. Siti Komariah, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya ruang partisipasi bagi anak-anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam kegiatan sosial dan edukatif.
"Anak-anak disabilitas juga berhak didengar dan dilibatkan. Melalui kegiatan seperti ini, kami menumbuhkan semangat kebersamaan, menghargai perbedaan, dan membangun karakter yang kuat sejak dini," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim Program Inklusi Kabupaten Indramayu yang telah melibatkan para disabilitas dalam mengkampanyekan isu Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di kabupaten Indramayu.
Sementara itu, Field Koordinator Program INKLUSI Submitra Indramayu, Supriyatin, menegaskan bahwa pelibatan aktif anak-anak disabilitas dalam kampanye pencegahan perkawinan anak merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran sejak dini.
"Kampanye stop perkawinan anak harus melibatkan anak-anak itu sendiri, termasuk para disabilitas. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan. Fakabi dan Forades telah menjadi pelopor gerakan ini di berbagai desa dan sekolah," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah melalui peran serta berbagai elemen masyarakat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, inklusif, serta mendukung penuh upaya pelestarian budaya lokal dan perlindungan terhadap hak-hak anak.
