Antisipasi Inflasi Daerah, Jajaran Pemkab Lamsel Ikuti Rakornas TPID Bersama Mendagri

Cuplikcom - Lampung Selatan - Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual.

Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian RI seperti Kementerian Sosial, Kemenaker, Kemendes tersebut, diikuti oleh jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari aula Krakatau kantor bupati setempat, Senin (5/9/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya, meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.

“Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah,” jelas Tito Karnavian saat Rakornas.

Dirinya menyebut, kenaikan BBM bersubsidi tentunya berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga, isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan Sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid 19.

“Pemerintah Daerah agar menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” terangnya.

Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.

“Solusi dalam pengendalian inflasi yang bisa kita lakukan bersama diantaranya, jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang. Aktifkan Satgas pangan, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri,” tambahnya.

“Kemudian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten kota pertiap bulan,” tambah Tito lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan, Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.

“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang akan dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Mensos Tri Rismaharini.*