Senin, 21 Juni 2021

Kemendagri Ingatkan Pemda Jangan Bikin Regulasi Penghambat Investasi

Kemendagri Ingatkan Pemda Jangan Bikin Regulasi Penghambat Investasi

SOSIAL
2 Juni 2021, 18:02 WIB

CuplikCom-Kemendagri-Ingatkan-Pemda-Jangan-Bikin-Regulasi-Penghambat-Investasi-02062021180420-20210602_175739.jpg

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian (Cuplikcom/Fanny Nurul)


Cuplikcom-Jakarta-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) berkontribusi aktif mendorong pembangunan daerah guna mendorong pemulihan ekonomi, dengan tidak membuat regulasi yang menghambat investasi.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk berkontribusi aktif dalam mendorong pembangunan daerah sehingga bisa menopang sasaran yang ingin dicapai pemerintah pusat,” kata Dirjen bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian dalam diskusi secara Virtual di Jakarta, Rabu (2/5/2021)

Pemda diminta tidak menghambat investasi-investasi yang ada di daerah, terutama dari sisi regulasi.

"Jangan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi kontraproduktif dengan mekanisme atau proses pembangunan yang saat ini sedang didorong pemerintah pusat," ujar Ardian.

Kemendagri juga meminta agar pemda melakukan akselerasi penyerapan APBD sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 sebesar 7 persen.

“Realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen atau sebesar Rp251,92 triliun, kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan akselerasi terhadap penyerapan APBD,” ujar Ardian.

Ia juga mengingatkan agar pemda memfokuskan belanja daerah yang bersifat produktif dan mendorong Program Padat Karya. Kemendagri telah mengeluarkan 12 regulasi dalam bentuk Surat Edaran maupun Peraturan Menteri (Permen).

“Sudah ada 12 regulasi yang kami keluarkan yang pada prinsipnya memberikan gambaran yang bisa dilakukan pemda dalam mendorong aspirasi PEN dengan bersumber dari APB,” katanya.

Adapun pada kuartal I 2021 hanya 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif dengan pertumbuhan tertinggi adalah Papua dan Maluku Utara yang masing-masing 14,28 persen dan 13,45 persen. Sedangkan 24 provinsi lainnya mencatatkan pertumbuhan negatif dengan kontraksi terendah terdapat di Bali minus 9,85 persen.

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 11 Mei lalu juga telah mengeluarkan surat edaran bersama Nomor 027/2929/SJ Nomor 1 Tahun 2021 untuk mendorong pemerintah mempercepat realisasi belanja daerah.


Penulis : Fanny Nurul Hotimah
Editor : Ade Lukman

CURHAT RAKYAT

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

Kehilangan STNK Motor Mio

Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indramayu. Hub +62 878-8968-1083. Trimakasih.

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
layanan terapi hati ,kesembuhan luka batin,fobia,anxiety ,cemas, hidup sial,tak bahagia ,rezeki seret,psikomatik dan semua yang urusan pikiran ,bisa konsultasi wa 0813 5227 9928 /bang rudy insyaalllah