Jum'at, 29 Mei 2020

Menyoal Materi RUU Ormas

Menyoal Materi RUU Ormas

HUKUM
10 Januari 2012, 03:40 WIB
Cuplik.Com - Jakarta - Secara umum, RUU Ormas yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dapat dideskripsikan secara statistik dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian.

Hal itu dipaparkan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).

Pertama, aturan yang berdampak pada pelebaran (jangkauan) birokrasi. Atau dengan kata lain, RUU Ormas berpotensi menimbulkan birokratisasi atau tambahan tahapan, yang sebenarnya relatif dapat ditiadakan, direlokasi, atau diperkecil cakupannya. Aturan dimaksud terkait dengan:

  1. Prosedur pemberitahuan dan pendaftaran;
  2. Pemberitahuan/persetujuan sumbangan dari orang/lembaga asing;
  3. Mekanisme internal organisasi masyarakat asing;
  4. Metode pengawasan internal organisasi; dan
  5. Tahapan pembekuan sementara hingga pembubaran.

Adapun pasal-pasal yang dikategorikan berdampak pada pelebaran (jangkauan) birokrasi adalah: Pasal 14 s/d Pasal 18, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 51 s/d Pasal 52, total: 9 Pasal.

Kedua, materi yang sebenarnya (i) tanpa RUU Ormas atur, suatu organisasi pasti akan mengaturnya; (ii) hanya sebagian kecil saja yang relevan yang diatur Pemerintah; atau (iii) menimbulkan pertanyaan terkait adanya konsekuensi berupa "penyeragaman". Atau dengan kata lain, RUU Ormas sekedar mengatur "politik identitas".

Materi tersebut muncul pada: pasal 1 s/d Pasal 7, Pasal 13, Pasal 19 s/d Pasal 24, Pasal 26 s/d Pasal 33, Pasal 35 s/d Pascal 37, Pasal 39 s/d Pasal 43, Pasal 45 s/d Pasal 50, Pasal 53 s/d Pasal 57, sehingga total 41 pasal.

Ketiga, materi RUU Ormas yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan) dan prinsip-prinsip pengaturan perkumpulan yang diatur melalui Stb. 1870-64, yang teridentifikasi (berpotensi) tumpah tindih atau bahkan kontradiktif.

Beberapa diantaranya: Pasal 8 s/d Pasal 12, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 38 s/d Pasal 39, Pasal 44 s/d Pasal 45, total: 11 Pasal.


Penulis : Dewo
Editor : Dewo

Tag :

CURHAT RAKYAT

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

Corona pertama di indramayu

kenapa di cuplik dot com tidak ada berita korona

VIDEO

Begini Loh Suasana Kegiatan Chek Poin di Pertigaan Jembatan Pecuk Indramayu29/05

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
Pondok Therapi THOYIBAH Mamah Endang menerima- Bekam - Pijat Refleksi dan Tradisional - Bedah Aura - Cek Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Jual Jamu Rebus & Rempah. WA/HP 0877 0885 8726