Jum'at, 29 Mei 2020

Alasan Buruh Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Alasan Buruh Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan

HUKUM
14 Desember 2011, 12:28 WIB
Cuplik.Com - Jakarta - Buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan, mengingat pada 2006, pemerintah telah membuat draft Revisi UU No. 13 Tahun 2003 yang materi dan substansinya akan memasung atau menghapus hak-hak konstitusional

“Terbukti bahwa Pemerintah bukanlah pemerintah yang bertugas untuk menyejahterakan rakyat (pekerja/buruh) sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ujar Sekjen KAJS, Said Iqbal, Rabu (14/12).

Menurut KAJS, ketika pemerintah mengajukan rencana revisi UU Ketenagakerjaan, maka pemerintah akan mengubah dan memasukkan hal-hal yang sangat merugikan kaum buruh, berikut alasan buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan:

a.      Pemerintah tidak akan membatasi hubungan kerja dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau pekerja kontrak, mempekerjakan pekerja dari perusahaan outsoursing atau perusahaan labour supplier di dalam perusahaan prinsipal, sehingga pekerja tersebut bisa dipekerjakan pada semua lini produksi yang merupakan core business perusahaan.

b.      Pemerintah akan mengurangi ketentuan mengenai besaran pesangon.

c.      Pemerintah akan membuat pengaturan PHK akan lebih dipermudah, sehingga pengusaha lebih leluasa untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya tanpa proses yang berbelit-belit seperti yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 sebagai bentuk perlindungan atas jaminan pekerjaan (job security) yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUN NRI Tahun 1945.

d.      Pemerintah akan membuat ketentuaan tentang peninjauan perubahan besaran Upah Minimum dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, dan tidak lagi setiap tahun sekali.

e.      Pemerintah akan membuat ketentuan mogok kerja lebih diperketat atau dipersulit, dan akan membuat aturan hukuman yang berat bagi pekerja yang mogok kerja.

 Draft RUU Revisi UU No. 13 Tahun 2003 tersebut (pada 2006) dibuat oleh Menaketrans di bawah supervisi BAPPENAS atas permintaan IMF (International Monetary Fund) melalui World Bank mewakili kaum kapitalis-neolib,” paparnya.

Untuk itu KAJS menegaskan, yang paling dibutuhkan oleh kaum pekerja Indonesia saat ini, pemerintah harus menegakkan hukum atas segala ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan saat ini, serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.

Akibat lemah dan tidak berfungsinya secara efektif pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, maka segala pelanggaran hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh pengusaha praktis tidak ada penindakan sama sekali oleh Pemerintah,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, laporan pekerja kepada Polisi atas terjadinya tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam bidang ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha, tidak diproses sebagaimana mestinya. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran hukum oleh pengusaha semakin merajalela dan menyengsarakan pekerja.

Mestinya, Pemerintah dan/atau DPR RI segera memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan secara nasional, dengan membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur tripartit, kepolisian dan kejaksaan, dengan fungsi utamanya melakukan penindakan atas setiap pelanggaran hukum ketenagakerjaan, dan mencabut UU No. 3 tahun 1951 yang sudah tidak lagi efektif sebagai akibat otonomi daerah.

Dengan mengaca pada draft RUU Revisi UU No. 13 Tahun 2003 pada tahun 2006, maka kaum pekerja berkeyakinan bahwa revisi sekarang ini tidak akan jauh berbeda dari yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2006. Untuk itu, kami minta kepada Presiden Republik Indonesia memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Hukum dan HAM membatalkan pengajuan revisi UU No. 13 Tahun 2003 ke DPR RI. Kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Baleg DPR RI tidak memasukkan revisi UUK No. 13 tahun 2003 ke dalam Prolegnas 2012,” tegasnya.

Penulis : Dewo
Editor : Dewo

Tag :

CURHAT RAKYAT

Corona pertama di indramayu

kenapa di cuplik dot com tidak ada berita korona

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

VIDEO

Versi Soniyah Raditya | Tanggul Kali Bangkir 202029/05

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461