Senin, 6 Juli 2020

Denny Indrayana Akui Sulit Memakzulkan Presiden Secara Politik

Denny Indrayana Akui Sulit Memakzulkan Presiden Secara Politik

POLITIK
2 Juni 2020, 02:51 WIB

Pengacara Denny Indrayana (Cuplik.com/ Ade Lukman)


Cuplikcom Jakarta - Ramai- ramai ingin memakzulkan Presiden Jokowi di tengah Pandemi Covid-19 diakui sulit oleh Advokat Denny Indrayana, pasalnya, selain syaratnya yang sulit dipenuhi, pemerintahan Jokowi didukung oleh mayoritas partai politik di parlemen.

"Di sini saja prosesnya sudah berat, dengan oposisi yang tinggal PKS dan Partai Demokrat, bisa kita duga (usulan pemakzulan) akan ditolak oleh DPR. Jadi baru langkah pertama saja presiden sudah aman," kata Denny dalam diskusi daring 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19', Senin, (1/6/2020).

Denny menjelaskan Pasal 7A UUD 1945 mengatur presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela. Sebabnya tahapan pertama pemakzulan ada di tangan DPR.

Tidak berhenti di DPR, kata Denny tahapan berikutnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan presiden. Ada tiga kemungkinan di sini: usulan ditolak, tidak dapat diterima, dan mendengarkan pendapat DPR.

Jika MK ternyata menyatakan presiden melakukan tindak pidana, maka tahapan berikutnya adalah sidang MPR.

"Di MPR belum tentu juga diberhentikan. Bisa saja keputusan MK itu dianulir MPR," tutur Denny.

Denny menambahkan, pemakzulan presiden terganjal oleh syarat kuorum di DPR dan MPR yang diatur dalam Pasal 7B ayat 3 UUD 1945. Pengajuan pemakzulan di rapat paripurna DPR mensyaratkan harus mendapat dukungan dan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

Syarat kuorum ini pun semakin berat jika nantinya pemakzulan Presiden dibawa ke sidang paripurna MPR. UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden di sidang MPR bisa dilakukan jika dihadiri tiga perempat anggota MPR dan disetujui dua pertiga anggota.


Penulis : Ade Lukman
Editor : Ade Lukman

CURHAT RAKYAT

Pilbup indramayu

Semoga Bupati Indramayu 2020 - 2025 Kang Raden Inu Danubaya Turun Wiralodra XII Bukan keturunan koruptor Bukan orang pemerintahan atau anggota dewan/DPR Sing pasti amanah jujur dan bermasyarakat juga memakmurkan rakyatnya ya Kang Inu Dananubaya As

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

VIDEO

Ini Kronologi PDP Corona Meninggal di Indramayu6/07

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Jual Prodak Disinfektan dan Car Air Disinfektan Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia WA 087827500060