Rabu, 3 Juni 2020

Menteri Yasonna Bantah Napi Koruptor Dibebaskan Ditengah Wabah Covid-19

Menteri Yasonna Bantah Napi Koruptor Dibebaskan Ditengah Wabah Covid-19

HUKUM
5 April 2020, 10:48 WIB

Menkumham RI Yasonna Laoly (cuplik.com/Ade Lukman)

Cuplikcom - Jakarta - Masyarakat dan pegiat anti korupsi ramai-ramai menolak rencana pembebasan narapidana korupsi hanya karena Covid-19. Menteri Hukum Dan HAM Yasonna menegaskan isu dirinya menyetujui pembebasan napi koruptor itu tidak berdasar.

Yasonna Laoly membantah jika dirinya ingin membebaskan napi koruptor. Ia mengatakan membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

Untuk diketahui, Issu pembebasan napi koruptor berusia di atas 60 tahun di tengan pandemi virus Corona ini mengemukan ketika Yasonna hadir dalam rapat bersama Komisi III melalui teleconference, Rabu, 1 April 2020.

Yasonna menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengambil langkah pencegahan virus Corona di lapas yang overkapasitas.

Setidaknya ada 35 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak.

Meski demikian, Yasonna menilai ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa dilepaskan karena terganjal aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yasonna menyebut dengan merevisi PP itu ada sejumlah kriteria napi yang mungkin bisa dibebaskan.

Usulan Yasonna kemudian mendapat protes keras dari KPK hingga aktivis antikorupsi. KPK berharap tidak ada keringanan bagi napi koruptor.

Ia mengatakan soal pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2012 itu belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak disetujui Presiden Joko Widodo.

"Publik juga perlu mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat," ujarnya.

Syarat-syarat itu antara lain, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan karena pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun.

"Namun itu juga tidak mudah mendapatkan bebas," ucapnya.

Yasonna menjelaskan berdasarkan data dari Ditjen PAS, napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidanannya yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020 hanya sebanyak 64. Dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun dan 2/3 masa tahanan tersebut, yang menjadi perhatian publik ada pada OC Kaligis dan Jero Wacik.

"Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun. Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas," kata Yasonna.

Ia mengatakan jika memang usulan itu dikabulkan, napi koruptor hanya akan bebas sementara. Menurutnya, para napi korutor dapat dikeluarkan dari lapas namun tetap menjalani asimilasi sementara di rumah, dan akan dikembalikan ke lapas, setelah bahaya penyebaran COVID-19 selesai sesuai Keputusan Pemerintah. Selama menjalani asimilasi di rumah, tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani hukuman atau dibantarkan sementara.


Penulis : Ade Lukman
Editor : Almak

CURHAT RAKYAT

Indramayu Darurat Korupsi

Coba gah lur pada sadara, wis aja nurut bae sekien mah, aja wedi lah, dipilih-dipilih kuh malah jeh korupsi kabeh, ampun tamah, Indramayu darurat korupsi. yu gah lur milih pemimpin sing ebat kah lur sing kira kaya daerah sejen, kira2 Indramayu bisa maju k

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

VIDEO

Juhadi Muhammad Bersama PKB Tanggap Covid-193/06

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN
Pondok Therapi THOYIBAH Mamah Endang menerima- Bekam - Pijat Refleksi dan Tradisional - Bedah Aura - Cek Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Jual Jamu Rebus & Rempah. WA/HP 0877 0885 8726
Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461