Selasa, 19 Maret 2019

Petani Indramayu Tolak Kriminalisasi Terhadap Mohammad Trijanto, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial


HUKUM
30 Desember 2018, 15:35 WIB

Aksi dukungan Petani Indramayu terhadap Mohammad Trijanto (Cuplikcom/ist)

Cuplik.com - Indramayu - Pada masa pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini, ada sebuah program yang sangat luar biasa diperuntukan bagi para petani pinggiran hutan. Melalui Permen KLHK No. 39 Tahun 2017, menjadi kado manis bagi jutaan petani untuk mendapatkan hak kelola dari lahan garapan petani hutan yang berada dalam area kerja Perum Perhutani.

Jutaan petani hingga saat ini khususnya dipulau Jawa sudah berhak mengelola lahan garapan mereka secara legal dibuktikan dengan SK IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) yang mereka terima.

Wajo, Ketua Umum SPTIB (Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat) menjelaskan, di Indramayu Jawa Barat sudah 4 SK yang petani pegang dengan total Petani penggarap 829 dengan luas area lahan 1144 hektar.

"Dari capaian tersebut, kita patut bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas status legal pengelolaan yang petani terima," jelasnya, Minggu (30/12/2018). 

Oleh karenanya, lanjut Wajo, diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi dan intimidasi yang dialami petani seperti dahulu.

Wajo mengungkapkan, hal mengejutkan justru terjadi kepada kawan seperjuangannya, Mohammad Trijanto selaku Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Jawa Timur, yang selama ini mensukseskan Program Perhutanan Sosial dan sudah berhasil mengantarkan ribuan petani di Jawa Timur untuk mendapatkan hak kelola.

"Situasi saat ini justru dia mendapatkan ancaman pemenjaraan selama 10 tahun. Beliau yang berdomisili di Kota Blitar Jawa Timur ini disangka mencemarkan nama baik seorang kepala daerah hanya karena status facebook dengan jeratan UU ITE pasal 27 ayat 3 dan UU No. 1 tahun 1946," ungkapnya

Sehingga, kata Wajo, hal tersebut membuat petani di Indramayu menyayangkan kejadian ini dan menolak dengan tegas upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pokja Jawa Timur ini.

"Kami mendesak dan menuntut agar bapak Presiden untuk melindungi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, tolak kriminalisasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Selain itu, hapus juga pasal - pasal karet UU ITE," tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan, mendukung secara penuh program-program pemerintahan demi kesejahteraan rakyat kecil dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan berwatak kerakyatan.


Penulis : ayee
Editor : Didi Rahardi

CURHAT RAKYAT

PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KAB. INDRAMAYU

Para penyuluh agana islam di Kabupaten Indramayu mengharapkan dapat perhatian khusus dai pemkab Indramayu, para penyuluh agama islam adalah tititk awal dalam segala bidang kehidupan, bagaimana tidak merekalah yang memberikan pendidikan pengenalan huruf a

VIDEO

Kasus Pajero, Orasi Ketua Lakpesdam NU Indramayu di KPK19/03/2017

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Pondok Therapi THOYIBAH Mamah Endang menerima- Bekam - Pijat Refleksi dan Tradisional - Bedah Aura - Cek Gula Darah, Kolesterol, Asam Urat dan Jual Jamu Rebus & Rempah. WA/HP 0877 0885 8726
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Adi Sanga Collection Terima Pembuatan Kaos, Sablon dll info WA 081280656707
BRO AL Barber Shop - Hair Cut - Wash - Massage - Hair Tonic - Pomade - Warm Towel. Alamat Jalan MT Haryono No 37 Indramayu (Depan Kantor Dinas Kesehatan) WA 085221430567 - 081324159683
Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461