Kamis, 4 Juni 2020

SBMI Gelar Aksi Migran Day 2017, Inilah 13 Tuntutan Buruh Migran Indonesia

SBMI Gelar Aksi Migran Day 2017, Inilah 13 Tuntutan Buruh Migran Indonesia

SOSIAL
18 Desember 2017, 23:53 WIB

Aksi SBMI pada migran day 2017 di Jakarta (cuplikcom/am)

Cuplikcom - Jakarta - Memperingati Hari Buruh Migran Internasional (Migran Day) 2017, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi damai di depan istana negara Republik Indonesia, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Aksi diikuti oleh seluruh perwakilan pengurus SBMI daerah se-Indonesia, aksi juga didukung oleh Solidaritas Perempuan (SP), Human Right Working Group (HRWG), Jaringan Buruh Migran (JBM), dan para aktivis buruh migran lainnya.

Titik kumpul massa aksi, dimulai dari perempatan Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan long march menuju gedung Istana Negara.

Aksi damai dibuka oleh ketua umum SBMI, Haryanto, kemudian diisi dengan orasi dari perwakilan pengurus SBMI daerah seluruh Indonesia. Selain itu, aksi juga dimeriahkan dengan pagelaran drama teater dari Solidaritas Perempuan yang berkisah tentang proses rekrutmen TKI di Timur Tengah.

Haryanto menjelaskan, upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017. Pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan peran swasta dalam system penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), peralihan pengelolaan jaminan sosial dari swasta ke Negara, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting yang diatur UU yang patut diapresiasi.

“Pemerintah juga harus menjamin pendidikan gratis dan aksesnya yang mudah agar dapat dinikmati manfaatnya bagi buruh migran termasuk anak buruh migran. Ini penting agar buruh migran dan keluarganya memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam mempertahankan maupun memperjuangkan hak-haknya," ujar Haryanto dalam orasinya.

Sementara, dari Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri menyatakan permasalahan yang dialami oleh buruh migran terbesar adalah masalah ketenagakerjaan dalam hal upah rendah dan upah tidak dibayar, kondisi kerja yang ekspolitatif dalam hal jam kerja tinggi, beban pekerjaan berat, tidak ada hari libur, dan mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik. UU PPMI meski telah lebih baik dari UU No. 39/2004 namun masih banyak kelemahan yang perlu di perbaiki dalam 28 peraturan turunan terutama pada bagian pengawasan.

"Pengawasan harus memastikan bahwa hak-hak buruh migran tidak dilanggar dan pelayanan migrasi dapat mudah diakses, mudah dijangkau, cepat, bebas pungli dan bebas dari komersialisasi. Jangan sampai peraturan turunan memunculkan ruang eksploitasi yang baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menegaskan, pemberlakuan Roadmap Zero Domestic Workers yang diperkuat dengan Kepmen 260 Tahun 2015 menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Solidaritas Perempuan menilai program dan kebijakan yang mengatasnamakan perlindungan bagi perempuan buruh migran pekerja rumah tangga merupakan kebijakan yang salah arah dan diskriminatif karena bersifat pelarangan atau pembatasan bagi pilihan perempuan untuk bekerja.

“Bukti jika Negara serius melindungi hak-hak perempuan buruh migran adalah dengan mencabut kebijakan dan menghentikan berbagai praktik diskriminatif terhadap perempuan buruh migran dan keluarganya,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, Wike, dari HRWG, menurutnya buruh migran menjadi objek rentan terjadinya perampasan terhadap hak asasi manusia, terutama di sektor pekerja rumah tangga.

"Hak untuk dilindungi merupakan hak dasar seluruh warga Indonesia yang dijamin UU," tegasnya.

Tuntutan Migran Day 2017

Oleh karenanya, pada aksi bersama di Migran Day 2017 ini secara kesulurahan menyimpulkan ada 13 tuntutan yang harus dilakukan pemerintahan, buruh migran Indonesia menuntut:

  1. Percepat aturan pelaksana UU nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI
  2. Sediakan layanan informasi dan pendataan dari desa
  3. Segera bentuk Layanan Terpadu Satu Atap
  4. Laksanakan pendidikan gratis bagi buruh migran Indonesia
  5. Wujudkan biaya murah untuk buruh migran Indonesia
  6. Wujudkan bantuan hukum bagi Buruh Migran Indonesia
  7. Wujudkan reintegrasi buruh migran
  8. Perbanyak risiko BPJS untuk Buruh Migran Indonesia
  9. Percepat rencana aksi ASEAN consensus
  10. Stop trafficking
  11. Ratifikasi konvensi ILO nomor 188 dan 189
  12. Cabut Kepmenaker nomor 260 tahun 2015
  13. Hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan buruh migran.

Aksi ditutup dengan pembacaan 13 tuntutan tersebut, kemudan massa aksi berangsur membubarkan diri dengan damai.


Penulis : Almak
Editor : Almak

Tag :

CURHAT RAKYAT

bupati indramayu

kapan ya bupati indramayu dipimpin oleh orang PDIP Semoga terjadi sampe jadi bupati indramayu dipimpin wong cilik PDIP

Siap Dukung Pak H Juhadi Bupati Indramayu 2020

Wayae wayae... saatnya Indramayu memiliki pemimpin yang mampu dan bisa berbuat untuk rakyat Indramayu. Semoga partai partai pada sadar dan merekom pa H Juhadi untuk bupati Indramayu 2020. amiiin

Pilbup indramayu

Semoga Bupati Indramayu 2020 - 2025 Kang Raden Inu Danubaya Turun Wiralodra XII Bukan keturunan koruptor Bukan orang pemerintahan atau anggota dewan/DPR Sing pasti amanah jujur dan bermasyarakat juga memakmurkan rakyatnya ya Kang Inu Dananubaya As

VIDEO

Aksi Kasus Gratifikasi Pajero, Hasil Audensi dengan KPK4/06/2017

TERBARU LAINNYA

IKLAN BARIS

Terima Jasa Foto/Video WA 087727733461
Jual Disinfektan dan Car Disinfektan OTOGARD Wilayah Ciayumajakuning Hub Dahlia 087827500060
Ingin Bisa dan Handal MengemudiKursus Mengemudi Fajar Utama Indramayu Solusinya. Hub WA 087717771475
Telah hilang sebuah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. E 2577 PAE, atas nama Acah Wiarsyah. Kehilangan terjadi di Indramayu Kota: antara Jl. Olahraga dan Prapatan DPRD Kabupaten Indr
PK. KNPI TUKDANA MENGGALANG DANA SOSIAL PEDULI TSUNAMI BANTEN, BERSAMA ANSOR TUKDANA, REPS SUKADANA, POLSEK TUKDANA, PEMERINTAH KECAMATAN TUKDANA, LP. MAARIF BANGODUA, SMPN SATAP TUKDANA, KARANGTARUN