Selasa, 25 Juli 2017


CUPLIK BERITA KEMARIN
» Jokowi: Kita Nggak
Nasional (Sab/06/05/17)
» Ajukan Syarat, Emil
Daerah (Jum/05/05/17)
» Polisi Pastikan Rumah
Sosial Politik (Jum/05/05/17)
» Rumah Ketua Fraksi
Sosial Politik (Kam/04/05/17)
» Jaga NKRI, Kader
Nasional (Sel/18/04/17)
» Berikut Tuntutan Para
Daerah (Sel/21/03/17)
» PAC Indramayu Datangi
Daerah (Sen/20/03/17)
» Ini Penjelasan Sekretaris
Daerah (Ming/19/03/17)
» Soal PAW, Ruslandi:
Daerah (Sab/18/03/17)
» Soal PAW, DPD
Daerah (Jum/17/03/17)
» Ruslandi Bantah Langgar
Daerah (Jum/17/03/17)
» PDIP dan Nasdem
Daerah (Kam/16/03/17)
» Ridwan Kamil Resmi
Daerah (Kam/16/03/17)
» Soal PAW, Ketua
Daerah (Kam/16/03/17)
» KPK Diserang Fahri
Nasional (Sel/14/03/17)
SURVEY CUPLIKCOM NEWS
Poll
Siapakah menurut anda yang pantas jadi Bakal Calon di Pilgub Jawa Barat 2018-2023? (urutan sesuai abjad/ascending)
   
Deddy Mizwar
Dedi Mulyadi
Dedi Wahidi
Netty Heryawan
Ono Surono
Ridwan Kamil
TB Hasanuddin
.:: Lihat Hasil ::.
 CuplikCom » Politik » Nasional » Detail News
» Terbaca 158 kali
Hendardi: Perppu Ormas Sebagai Kebijakan Ekstrim Namun Wajar
Nasional :: Jum'at, 14 Juli 2017 12:01

Posted By Rego Adem - CuplikCom
Share |
Ketua Setara Institute Hendardi (Foto:cuplikcom)
Cuplik.Com -
Jakarta - Polemik Perppu melahirkan banyak pandangan dan opini, Lembaga penelitian Setara Institute menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sebagai kebijakan yang ekstrim namun wajar diterapkan karena posisi pemerintah dilematis. 

"Kelemahannya, Perppu ini memang berlebihan, Perppu ini ekstrem, karena memberikan kewenangan berlebih bagi pemerintah untuk merespons. Tetapi ini memang posisi sulit bagi pemerintah," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam diskusi di Jakarta, Jumat. Seperti yang dirilis ANTARA.

Bonar mengatakan Perppu perlu diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Dia menilai, penerbitan Perppu tidak menunjukkan pemerintah berlaku diktator atau otoriter.

Menurut dia, jika pemerintah diktator, maka pemerintah akan langsung mengambil tindakan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan. 

"Kalau pemerintah diktator mereka tidak akan peduli undang-undang, melainkan langsung mengambil tindakan," kata dia. 

Bonar mengatakan penerbitan Perppu memang akan menghadapi dua persoalan, yakni kemungkinan diuji materi di Mahkamah Konstitusi serta persoalan persetujuan dari DPR RI.

Namun, menurut dia, sebelum hal itu terjadi pemerintah hendaknya dapat bertindak cepat dan terukur untuk menindak organisasi yang jelas bertentangan dengan Pancasila. 

"Saya kira sebulan cukup untuk mengambil tindakan. Karena Perppu langsung berlaku begitu diterbitkan," kata Bonar. 

Mengenai kekhawatiran soal definisi sepihak dari pemerintah mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pemerintah beserta aparat keamanan dan intelijen memang memiliki otoritas dan kewenangan mendefinisikan ancaman bahaya. 

Hendardi menambahkan bahwa kebebasan berserikat bukan kebebasan absolut sehingga dalam kondisi tertentu bisa ditunda atau ditiadakan pemenuhannya.

Pemerintah pada kondisi-kondisi tertentu juga perlu mengambil keputusan politik untuk penegakan hukum yang tegas.

"Saat ini memang sudah sampai pada waktunya pemerintah untuk tegas. Dan tentu menjadi tugas kita bersama mengawasi kerja Perppu ini," ujar dia. 
[Rego/rego].
Share |
 Berita Terkait
Jum/14/07/17 » Hendardi: Perppu Ormas Sebagai Kebijakan Ekstrim Namun
Komentar

 Berita Lainnya
» Street art-KOTI Peringati Hari Anak,
Peristiwa (Sel, 25 Jul 2017 08:55)
» Malam Ini, Ayu Wandira Wakil
Humaniora (Sen, 24 Jul 2017 14:30)
» Berdayakan Umat, SMK NU
Humaniora (Sen, 24 Jul 2017 11:59)
» Beras Subsidi Disulap Premium Oleh
Ekonomi (Sen, 24 Jul 2017 09:00)
» Lsm Gestamor Kecewa, PT. Besmindo
Peristiwa (Sab, 22 Jul 2017 15:01)
» Ayu Barbie, Warga Patrol Bakal
Humaniora (Jum, 21 Jul 2017 19:40)
» Diduga Serangan Jantung, Tukang Becak
Peristiwa (Jum, 21 Jul 2017 16:12)
» Hakim Bongkar Catatan Bagi Duit
Hukum (Kam, 20 Jul 2017 11:48)
» Nanti Malam!! Ayu Dermayu Tampil
Humaniora (Kam, 20 Jul 2017 09:52)
» KPK Diminta Turun Awasi Pembangunan
Peristiwa (Sen, 17 Jul 2017 16:10)
» Wakili Indramayu, Ayu Dermayu Siap
Humaniora (Sen, 17 Jul 2017 10:22)
» Pekerjaan Betonisasi Tulungagung-Ciranggong Diduga
Peristiwa (Sab, 15 Jul 2017 15:16)
» Ketua Umum Golkar Diperiksa KPK
Hukum (Sab, 15 Jul 2017 10:37)
space 265x100
950x100 bawah