 | | Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III (Hukum) DPR RI (Foto:cuplik.com/am) |
Cuplik.Com - Jakarta - Persoalan korupsi mengkambinghitamkan partai politik yang tidak didanai secara penuh oleh Negara. Sebagian pihak menilai problem utama Partai Politik (Parpol) adalah pendanaan, kerena tidak ada support yang cukup dari bantuan negara,"Parpol terjebak pada kartel politik yg berdampak pada oligarki. Karena sistem pemilunya high cost, maka APBN jadi alternative sumber dana bagi politisi (calo-calo anggaran)," ujar kader PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/8). Eva mencontohkan di beberapa negara di Eropa seperti Jerman dan lainnya, bahwa di sana semua kebutuhan partai ditanggung oleh negara. "Pilihan terbaik adalah memperbesar bantuan negara ke parpol seperti yang dipraktekkan Jerman dan negara-negara Eropa barat lainnya. Tentu dengan kompensasi berapa perbaikan proses anggaran sehingga tidak dicaloin," terangnya. Namun sebelumnya Parpol juga harus melakukan pembenahan diri secara masif, karena bagi Eva bantuan negara ini juga akan memaksa parpol untuk merekonstruksi, sebab sumber dananya dari rakyat. "Parpol harus transparan dan akuntabel ke publik, karena dana memang bersumber dari publik. Usulku adalah dengan menaikkan harga perolehan suara parpol-parpol di DPR dari Rp108/suara menjadi Rp2rb/suara," tambahnya. Bahkan, lanjutnya, harus ada alokasi dan batasan parpol dalam berklampanye. "jika perlu, negara membiayai biaya reklame pemilu karena alokasi biaya untuk hal tersebut sumber kompetisi yang tidak sehat dari partai-partai," pungkasnya.[am/wo].
| 
Terbaca 276 kali
