GKI Yasmin sedang melakukan ibadah di depan gerejanya yang disegel (Foto:kabargereja.tk)
Cuplik.Com - Jakarta - Sungguh ironis nasib kaum minoritas di Republik Berbhinneka Tunggal Ika Indonesia. Bukannya aparat melindungi hak kebebasan beragama dan beribadah GKI Yasmin yang sudah dimenangkan MA, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama justru mendukung opsi yang menelikung dan membangkang hukum, yaitu realokasi.
"Pilihan sikap Mendagri dan Menag untuk menolak penegakkan hukum dan ikut ketakutan seperti Walikota Bogor terhadap tekanan kelompok garis keras yang anti Pancasila amat memprihatinkan PDIP. Sikap Pemerintah yang melecehkan hukum ini bisa dibaca sebagai pelanggaran konstitusi karena menyeret RI menjadi negara kekuasaan," ujar politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, Sabtu (17/12/11).
PDIP meminta Presiden SBY membuktikan janji bahwa hukum adalah panglima dan negara tidak boleh kalah dari kelompok-kelompok preman berjubah. PDIP juga meminta supaya Presiden lebih punya sense of crisis dan urgency karena tindakan diskriminasi akibat pembajakan negara oleh kelompok anti Pancasila sudah jadi pola sebagaimana kasus terhadap Gereja HKBP Ciketing dan Philadelphia di Bekasi sebelumnya.
"PDIP berharap agar Presiden serius menjalankan mandat konstitusi dengan memberikan proteksi kepada kelompok minoritas Nasrani, terlebih di saat Natal ini. Sepatutnya kelompok minoritas Nasrani bisa merayakan Natal dengan tenang dan damai di rumah Pancasila," jelas Anggota Komisi III DPR RI itu.[am/wo].
Terbaca 107 kali
