Jumat, 28 Juli 2017


CUPLIK BERITA KEMARIN
» Bambang: Korupsi BPK-Kemendes
Politik Hukum (Sen/05/06/17)
» Wasekjend Kemendes
Kasus & Kriminal (Sen/05/06/17)
» Tjan Soen Eng
Kasus & Kriminal (Sen/05/06/17)
» AKBP Hendy: Abdul
Kasus & Kriminal (Sab/03/06/17)
» Febry: Dalam Tuntutan
Politik Hukum (Sab/03/06/17)
» Agus: Korupsi Swasta
Politik Hukum (Rab/31/05/17)
» Nur Hidayati: Gugatan
Politik Hukum (Sel/30/05/17)
» Camat Cikedung Diperiksa
Kasus & Kriminal (Sel/30/05/17)
» Kronologis Kasus
Kasus & Kriminal (Sen/29/05/17)
» Moermahadi: Opini
Kasus & Kriminal (Sen/29/05/17)
» Ahli Pidana Menyayangkan
Politik Hukum (Sen/29/05/17)
» Setiadi: Penetapan Tersangka
Kasus & Kriminal (Sel/16/05/17)
» Tiga Saksi Dari
Kasus & Kriminal (Sel/16/05/17)
» Pencari Cacing Didin
Kasus & Kriminal (Sel/16/05/17)
» Miryam Mengaku Ada
Kasus & Kriminal (Sen/15/05/17)
SURVEY CUPLIKCOM NEWS
Poll
Banyak kalangan yang menilai UUD 1945 amandemen ke-4 masih memiliki banyak kekurangan. Menurut anda, perlukah UUD 1945 dilakukan kembali amandemen ke-5?
   
Perlu
Tidak Perlu
Tidak Tahu
.:: Lihat Hasil ::.
 CuplikCom » Hukum » Politik Hukum » Detail News
» Terbaca 162 kali
Febri: Penyadapan Sudah Sesuai Aturan Hukum
Politik Hukum :: Rabu, 5 Juli 2017 11:18

Posted By Rego Adem - CuplikCom
Share |
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto:cuplikcom)
Cuplik.Com -
Jakarta - Mensikapi polemik bola panas Hak Angket, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hal tersebut dikatakannya merespons soal Pansus Hak Angket KPK yang berupaya mendalami kewenangan penyadapan lembaga antirasuah tersebut. Seperti ytang dirilis ANTARA.

"Dan seluruh bukti-bukti penyadapan yang bisa disampaikan KPK di pengadilan itu kemudian diakui dan menjadi salah satu bukti dasar menjatuhkan hukuman kepada beberapa terdakwa," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa. 

Selain itu, kata Febri, terkait penyadapan tentu KPK melakukan penyadapan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK berupaya mendalami kewenangan penyadapan lembaga antirasuah tersebut.

"Soal penyadapan dan sebagainya harus ada bentuk pertanggungjawaban terkait itu semua," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa.

Selain masalah penyadapan, Pansus Hak Angket KPK juga menyoroti soal keberadaan Sumber Daya Penyidik (SDM) penyidik KPK.

"Kami menemukan hal yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya mengenai keberadaan SDM di KPK," kata Agun.

Agun menyatakan pihaknya belum bisa memberikan putusan mengenai SDM penyidik di KPK karena masih akan meminta saran dan pandangan pihak lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Para anggota Pansus Hak Angket menyambangi BPK untuk konsultasi tentang hasil pemeriksaan keuangan negara pada KPK selama ini.

Sejak 2006 sampai 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaa kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, salah satunya pemeriksaan pada anggaran KPK.

Pansus Hak Angket bermaksud mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sejak KPK berdiri.

Febri pun menyatakan bahwa memang selama ini BPK melakukan audit terhadap KPK dan itu merupakan kewenangan BPK.

"Tentu kami menghargai kewenangan BPK melakukan audit tidak hanya terhadap KPK, juga terhadap DPR, seluruh kementerian, dan lembaga," tuturnya.

Menurut Febri, ketika BPK melakukan audit dan ada temuan rekomendasi, maka hal itu akan ditindaklanjuti sepanjang memang sesuai kewenangan yang diberikan
[Rego/rego].
Share |
 Berita Terkait
Rab/05/07/17 » Febri: Penyadapan Sudah Sesuai Aturan Hukum
Komentar

 Berita Lainnya
» HUT Ke 3, KFC Bakal
Kesenian (Kam, 27 Jul 2017 11:42)
» Warga Geram, Jam 11 Siang
Peristiwa (Sel, 25 Jul 2017 20:25)
» GNPK-RI dan Gestamor Sepakat
Peristiwa (Sel, 25 Jul 2017 18:14)
» Street art-KOTI Peringati Hari Anak,
Peristiwa (Sel, 25 Jul 2017 08:55)
» Malam Ini, Ayu Wandira Wakil
Humaniora (Sen, 24 Jul 2017 14:30)
» Ridwan Kamil Temui Warga di
Politik (Sen, 24 Jul 2017 12:42)
» Berdayakan Umat, SMK NU
Humaniora (Sen, 24 Jul 2017 11:59)
» Beras Subsidi Disulap Premium Oleh
Ekonomi (Sen, 24 Jul 2017 09:00)
» Hadapi Jabar 2018, H Tauhid:
Politik (Ming, 23 Jul 2017 14:28)
» Lsm Gestamor Kecewa, PT. Besmindo
Peristiwa (Sab, 22 Jul 2017 15:01)
» Ayu Barbie, Warga Patrol Bakal
Humaniora (Jum, 21 Jul 2017 19:40)
» Diduga Serangan Jantung, Tukang Becak
Peristiwa (Jum, 21 Jul 2017 16:12)
» Nanti Malam!! Ayu Dermayu Tampil
Humaniora (Kam, 20 Jul 2017 09:52)
» KPK Diminta Turun Awasi Pembangunan
Peristiwa (Sen, 17 Jul 2017 16:10)
950x100 bawah