 | | ilustrasi (Foto:cepathost.com) |
Cuplik.Com - Jakarta - Pembatalan import beras pemerintah Thailand membuat ketahanan pangan dalam negeri terancam, namun hal ini menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk terus bekerja keras memanfaatkan potensi lokal."Kita harus bekerja keras dan terintegrasi lintas sektoral agar Pangan pokok kita jangan ada import tetapi justru sebagai negara agraris kita harus mampu ekspor," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, Senin (3/10/11). Sebelumnya, pemerintah Thailand membatalkan kontrak G to G dengan indonesia sebesar 580.000 ton karena oleh perdana menteri saat ini dianggap terlalu murah dengan harga US$ 535 per ton CNF. Bahkan menurutnya ada unsur politis, sebab perdana menteri saat ini mengganti direksi Bulog Thailand karena dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan indonesia pada masa transisi. "Ini adalah kisah pahit bagi kita bahwa ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita. Tentunya kita harus menatap kedepan dan jadikan dibelakang sebagai pengalaman," jelasnya. Untuk itu Khaeron berharap kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. "Komisi 4 DPR RI justru sedang giat untuk segera menyelesaikan RUU perubahan terhadap UU pangan no 7 tahun 1996 untuk memberi landasan kebijakan terhadap Ketersediaan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Keamanan Pangan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tata kelola sistem pangan kita kedepan," paparnya. Selain itu Dia mengharapkan kerjasama pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Pertanian untuk terus meningkatkan produktivitasnya. "Tentunya harus terus ditingkatkan produktivitas hasil tanam, baik dengan intensifikasi maupun ektensifikasi," tandasnya.[am/wo].
| 
Terbaca 163 kali
